Bantahan isu miring, jika pembangunan infrastruktur rugikan negara

INAnews.co.id, Jakarta – Pendapat miring bahwa infrastruktur tidak menguntungkan rakyat,dan kabar bohong bahwa utang menumpuk karena infrastruktur, atau infrastruktur tidak menciptakan lapangan pekerjaan.

Juga dihembuskan kabar negatif bahwa banyak BUMN rugi karena proyek infrastruktur, swasta tidak kebagian kue proyek infrastruktur, utilisasi infrastruktur rendah, dan pembangunan infrastruktur tertunda karena pemerintah tidak punya uang.

Ternyata pendapat itu dibantah dalam diskusi Kantor Staf Presiden dengan media , yang menjelaskan bahwa infrastruktur bisa dirasakan secara nyata oleh semua lapisan masyarakat. Dan kebutuhan biaya pembangunan infrastruktur yang besar tidak serta merta membebani APBN.

“Pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok adalah bagian dari pelaksanaan janji Jokowi, yaitu membangun dari pinggiran. Jadi seluruh Indonesia akan terkoneksi,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat membuka acara diskusi media dengan tema “Pembangunan Infrastruktur” di Jakarta, Jumat (8/2).

  Menperin resmikan pembangkit listrik captive power milik PT. Indorama

Dalam diskusi turut hadir  Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Denni Puspa Purbasari yang membidangi kajian dan pengelolaan isu ekonomi strategis, CEO PINA Eko Putro Adijayanto, dan ekonom yang juga Rektor Unika Atma Jaya A. Prasetyantoko.

“Membangun infrastruktur sama dengan menciptakan kesejahteraan untuk semua. Mendirikan infrastruktur bukan hanya mendirikan monumen mati. Membangun infrastruktur adalah membangun jiwa dan badan Indonesia,” kata Denni, doktor ekonomi dari University of Colorado at Boulder ini.

Untuk membiayai pembangunan proyek infrastruktur, pemerintah tidak hanya mengandalkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah juga melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta, juga masyarakat.

Dari kebutuhan dana pembangunan infrastruktur 2015-2019 yang mencapai Rp 4.806 triliun, pemerintah melalui APBN membiayai 36% atau Rp1.730 triliun.

  Harga Emas Naik, Tertahan Kenaikan Bursa Saham

“Angka ini sudah termasuk dana yang ditransfer ke daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Desa. Selebihnya, Rp3.076 triliun atau 64% merupakan partisipasi BUMN dan swasta,” ujar Denni.

Dalam mewujudkan proyek infrastruktur, pemerintah pun tidak hanya mengandalkan utang. Namun, pemerintah melakukan berbagai cara kreatif untuk pembiayaan infrastruktur. Salah satunya melalui Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here