Mendorong Perempuan Menjadi Pimpinan di Lembaga Legislatif

INAnews.co.id, Jakarta – Meningkatnya keterwakilan perempuandi lembaga legislatif nasional, DPR dan DPD, diharapkan dapat mendorong perempuan legislator tersebut dapat menduduki posisi pimpinan, selain tentu memberikan dukungan maksimal terhadap isu dan legislasi berperspektif gender.

Pada periode 2014-2019 tidak ada perempuan anggota DPR RI yang berhasil menduduki posisi ketua Komisi, hanya satu perempuan yang pernah menduduki posisi ketua dari Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yakni Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), dan tidak ada perempuan yang berada dalam unsur pimpinan Badan Legislasi. Selebihnya, jabatan paling tinggi yang dicapai oleh perempuan adalah wakil ketua dalam AKD.

Sementara itu, unsur pimpinan di DPD sejak 2004 tercatat hanya ada satu perempuan yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPD RI untuk dua periode. Kenaikan keterwakilan perempuan di DPD secara konsisten meningkat terus dalam tiga siklus pemilu terakhir, tentu menjadi dasar untuk mendorong juga peningkatan jumlah perempuan dalam posisi pimpinan di DPD.

Sebuah diskusi publik yang di inisiasi oleh Cakra Wikara Indonesia (CWI) dan Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) akan diadakan membahas tentang “Prospek Keterwakilan Perempuan Dalam Pimpinan Lembaga Legislatif : Membaca Hasil Pemilu 2019”, pada 29 Agustus 2019, di Ruang KK I, Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR/DPDJakarta, jam 13.00 – 16.30.

Dalam diskusi tersebut akan disampaikan data hasil Pemilu legislatif 2019 oleh CWI, khususnya DPR dan DPD, serta mengungkapkan profil perempuan terpilih. Para narasumber akan menguraikan pentingnya mendorong perempuan untuk menjadi pimpinan dalam struktur lembaga legislatif, yaitu Bivitri Susanti (Ahli Hukum Tata Negara), Gusti Kanjeng Ratu Hemas (Anggota DPD RI), Nihayatul Wafiroh (Anggota DPR RI Fraksi PKB), dan Diah Pitaloka (Anggota DPR RI Fraksi PDIP).Mendukung urgensi tersebut, para peserta diskusi akan mendengarkan pula pengalaman anggota legislatif perempuan yang pernah menduduki posisi pimpinan di DPD RI dan DPR RI.

Sangatlah beralasan untuk mendorong perempuan menduduki kursi pimpinan di DPR dan DPD. Sebab, membaca hasil Pemilu 2019, menunjukkan kecenderungan kenaikan representasi perempuan di lembaga legislatif tingkat nasional,yakni DPR (20,3%) dan DPD (30,8%). Kenaikan ini merupakan capaian signifikan terutama jika kita telusuri angka keterwakilan perempuan yang diperoleh dalam pemilu sebelumnya.

Terbukti, bahwa serangkaian upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif yang telah dilakukan di berbagai lini melampaui tiga siklus pemilu hingga persentasenya meningkat signifkan seperti sekarang. Tak dapat dipungkiri, bahwa capaian keterwakilan perempuan pada konteks politi kelektoral tersebut sejatinya didukung oleh dua peraturan teknis;

Surat Keputusan (SK Kemenkumham) tentang Kepengurusan Partai Politik yang mewajibkan minimal 30% perempuan dalam kepengurusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) sebagai syarat menjadi peserta pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mewajibkan partai mencantumkan minimal 30% perempuan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) untuk setiap daerah pemilihan.

Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dapat direfleksikan sebagai wujud dari hasil upaya partai mendorong pemenuhan prinsip kesetaraan gender. Hal ini perlu dipahami dengan konteks kebijakan afirmatif untuk peningkatan peran perempuan sebagai anggota legislatif maupun pengurus partai politik yang disandarkan sepenuhnya pada kemauan serta komitmen internal partai.

Pencapaian keterwakilan perempuan di legislatif nasional merupakan hal yang patut dirayakan dengan sebuah catatan kritis, yakni keragaman latar belakang mereka. Dalam riset yang dilakukan oleh CWI terungkap bahwa keragaman latar belakang dapat dipetakan secara luas, yakni meliputi profil caleg sebagai petahana, kader partai, aktivis, kekerabatan, dan elit ekonomi.

Namun dalam konteks tema Diskusi Publik, latar belakang yang dikaji akan dibatasi. Secara khusus, keragaman latarbelakang dipetakan dalam dua kategori; keragaman latar belakang pengalaman sebagai anggota legislatif dan keragaman latar belakang asal partai. Dua kategori ini relevan untuk dikaji dalam konteks melihat kapasitas caleg perempuan dan mendorong peningkatan keterwakilan perempuan pada posisi pimpinan lembaga legislatif.

Untuk kategori pertama, data hasil Pemilu 2019 menunjukkan bahwa dari 117 caleg perempuan terpilih di DPR RI, 44 orang (37,6%) adalah petahana dan 18 orang (15,3%) pernah menjabat sebagai anggota legislatif di nasional maupun lokal meskipun bukan petahana. Ini berarti, lebih dari setengah caleg perempuan terpilih di DPR RI tercatat berpengalaman sebagai anggota legislatif. Ini menjadi dasar untuk menyebut angka representasi 20,3% bukan sekedar capaian, tapi juga investasi politik perempuan yang perlu dikelola oleh lintas partai politik dan peluang untuk mewujudkan prinsip kesetaraan.

Di sisi lain, yakni terkait kategori kedua, data hasil Pemilu 2019 menunjukkan keragaman asal partai caleg perempuan terpilih yang berarti beragam pula posisinya terhadap berbagai isu dan legislasi pro perempuan, misalnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Dalam Diskusi Publik tersebut akan diteliti dan dibahas banyak hal, antara lain bagaimana mekanisme pengisian pimpinan MPR, DPR, dan DPD termasuk juga posisi ketua pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI, berdasarkan UU MD3 dan peraturan tata tertib (tatib). Lantas, seperti apa potensi terwujudnya keterwakilan perempuan dalam unsur pimpinan MPR / DPR / DPD maupun posisi ketua di AKD DPR? Untuk periode 2019-2024,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here