Wakil Kejagung RI Bahas Trafficking di Konferensi Jaksa Agung China-ASEAN Ke-12

INAnews.co.id ,Jakarta – Wakil Jaksa Agung Dr. Arminsyah didampingi oleh Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI Setia Untung Arimuladi, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Dr. Asep N. Mulyana, dan Asisten Umum Jaksa Agung Dr. Reda Manthovani menghadiri Konferensi Jaksa Agung China-ASEAN Ke-12.

Kegiatan yang diselenggarakan di Sokha Siem Reap Resort & Convention Center Kamboja pada tanggal 6-7 November 2019, merupakan agenda tahunan yang dihadiri oleh para Jaksa Agung negara-negara anggota ASEAN serta China, yang pada tahun lalu dilaksanakan di Brunei Darussalam.

“Kehadiran kita semua merupakan sebuah katalisasi sehingga semakin mengeratkan ikatan komitmen maupun kesungguhan untuk senantiasa bersinergi, bekerjasama dan berkoordinasi satu sama lain,” Kata Arminsyah.

Pertemuan tahunan Jaksa Agung China-ASEAN telah terjalin sejak dua dekade lampau dan tidak terlepas dari rencana besar penguatan kemitraan strategis dengan basis kerjasama yang saling menguntungkan.

Dalam konferensi tersebut, Arminsyah menyoroti terkait masih bermunculannya tenaga kerja yang berasal dari prosedur perekrutan yang ilegal. Tenaga Kerja asal Indonesia sendiri tercatat mencapai 3,539 juta orang yang mencari nafkah penghidupan di luar negeri.

Keprihatinan tersebut sangat beralasan, terlebih ketika The United Nations Office on Drug and Crime (UNODC) melansir laporan yang berjudul Transnational Organised Crime in South East Asia: Evolution, Growth and Impact yang menggambarkan bahwa hampir tujuh puluh persen korban perdagangan manusia khususnya di kawasan Asia Tenggara adalah anak-anak dibawah umur.

Arminsyah memandang perlunya langkah nyata nyata dari seluruh negara-negara anggota ASEAN dan China untuk memberantas setiap macam bentuk perdagangan manusia sampai keakar-akarnya dan menjadikannya sebagai musuh bersama.

Menurut Arminsyah, tindak pidana perdagangan orang ibarat fenomena gunung es dimana dibawahnya terdapat beragam persoalan yang belum sepenuhnya tuntas, seperti kemiskinan, terbatasnya lapangan kerja, rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan yang dimiliki.

“Dimana pada akhirnya tidak sedikit diantara mereka justru terjebak kedalam bentuk-bentuk perdagangan manusia, seperti perbudakan, penyelundupan, termasuk eksploitasi secara seksual, ditambah lagi inovasi dibidang teknologi informasi turut menjadi sebab bermunculannya modus operandi baru yang tidak kalah rumit” ungkap Arminsyah.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah sejak lama mengambil kebijakan strategis dengan menyusun dan menetapkan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peraturan-peraturan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh masing-masing Pemerintah Daerah dengan menerbitkan Peraturan Daerah. Selain itu, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional menyangkut pemberantasan perdagangan orang, salah satunya yaitu ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Woman And Children melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017.

Dalam Konferensi yang dibuka oleh Perdana Menteri Kamboja Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN Sen, Arminsyah menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan september 2019 telah melakukan penuntutan sebanyak 101 (seratus satu) perkara.

“Pemberian tuntutan maksimal terhadap pelaku kejahatan menjadi peringatan keras kepada sindikat kejahatan atau pelaku potensial lainnya agar tidak berspekulasi atau mencoba-coba melakukan perbuatan yang sama,” ujar Wakil Jaksa Agung.

Dalam sesi kedua konferensi Jaksa Agung China-ASEAN Ke-12, Arminsyah menyatakan bahwa bentuk upaya integral dalam memaksimalkan pemberantasan perdagangan orang dalam tahun ini, antara lain dengan melaksanakan program pelatihan terkait Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Platform Digital Aplikasi E-Learning.

Dibentuknya sarana tersebut bertujuan untuk memudahkan penegak hukum dalam transfer knowledge terkait dengan isu aktual seputar penegakan hukum tanpa dibatasi jarak dan waktu.

Sebagai penutup, Wakil Jaksa Agung menyerukan kembali komitmen bersama para Jaksa Agung di kawasan ASEAN-China untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama hukum guna mewujudkan kawasan Asia Tenggara dan China yang bersih dari tindak kejahatan perdagangan manusia maupun kejahatan lintas negara lainnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here