Menkopolhukam Bahas Pemulangan 660 WNI eks Simpatisan ISIS

Tapi kalau dipulangkan malah bisa jadi masalah, bisa menolak, bagaimana orang sudah dianggap radikal

20

INAnews.co.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan banyak sekali tantangan yang akan dihadapi di masa mendatang dengan adanya perkembangan terbaru terkait kejahatan terorisme.

Salah satunya adalah begitu banyak Foreign Terrorist Fighters (FTF) atau teroris pelintas batas antar negara.

Indonesia sendiri kira-kira mempunyai 660 orang teroris pelintas batas yang ada di beberapa negara, seperti di Filipina, Suriah, dan sebagainya. Di samping itu juga ada orang Afghanistan yang menjadi teroris di Poso, Sulawesi Tengah.

Hal tersebut disampaikan Menko Polhukam dalam Acara Penandatanganan Perjanjian Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Tahun 2020 di Jakarta, Selasa (28 januari 2920.

“Ini (FTF) mau diapain? Kalau dia ingin pulang, kan dia punya hak secara konstitusi karena tidak boleh seorang pun kehilangan hak kewarganegaraannya, setiap orang punya hak untuk tinggal sesuai dengan pilihannya,” ujar Mahfud.

Tambah Menkopulhukam ,kecuali ada putusan dan saat ini belum ada putusan hukum apapun.

“Di sini serba tidak nyaman jadinya, mau jalan kemana orang menuduhnya teroris, mau masuk kerja juga susah, sehingga bisa jadi dia jadi teroris lagi di sini dan mengajak orang-orang lain untuk jadi teroris,” sambung Menko Polhukam.

Menurutnya sekarang ini bagaimana memikirkan bagaimana 660 orang di luar negeri itu. Dan kerja sama internasional menjadi sangat penting untuk menghadapi terorisme,

Tantangan lainnya adalah serangan terhadap aparat penegak hukum juga perlu diantisipasi mengingat mereka masih dianggap sebagai musuh utama oleh para pelaku teror, seperti BNPT, Densus 88, Polisi, termasuk TNI .

Yang meskipun dalam konsep konstitusi Indonesia militer tidak dianggap sebagai penegak hukum tetapi juga menjadi sasaran. Bahkan, pelaku teroris kini akan semakin canggih dalam memanfaatkan teknologi.

“Dengan semakin terdesaknya ISIS pada saat ini, potensi tantangan yang dihadapi adalah kembalinya para returnis dari Suriah ke Indonesia yang bisa menimbulkan permasalahan baru dalam penanggulangan terorisme di Tanah Air,” ujar Menko Polhukam.

Lebih lanjut Menko Polhukam menegaskan bahwa penanganan terorisme tidak hanya menitikberatkan pada penindakan, akan tetapi lebih diutamakan pada kegiatan atau program pencegahan sehingga dapat meredam munculnya bibit-bibit kejahatan tindakan terorisme.

Oleh karena itu, dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 serta Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019, maka indikator kinerja utama BNPT haruslah disusun secara terukur dan selaras dengan indikator kinerja sesuai payung hukum yang ada.

“Saya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berharap kegiatan penandatanganan perjanjian kinerja pada hari ini dapat memotivasi seluruh pegawai BNPT untuk dapat mewujudkan BNPT sebagai lembaga pemerintah yang berkinerja tinggi,” tandas Menko Polhukam

Komentar Anda

Your email address will not be published.