Waspada Notaris Terjerat Pidana, Bagaimana Prosedur Penegakan Hukumnya

Unsur pemalsuan surat, keterangan palsu di bawah sumpah, penggelapan, hingga perbuatan curang

0

INAnews.co.id , Jakarta – Seorang notaris bisa disangka melakukan tindak pidana tersebut baik sebagai pelaku(pleger) maupun turut serta atau pembantu kejahatan.

Sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan khusus untuk membuat akta otentik, notaris sering terseret perkara pidana terkait akta yang dibuatnya.

Ada 7 Masalah Berpotensi Pemidanaan Yang Sering Terjadi Dalam Tugas Notaris

1. Akta dibuat dengan kondisi para pihak tidak berhadapan

2. Data identitas dari salah satu pihak dalam akta dianggap tidak benar atau dianggap memberikan keterangan palsu

3. Data mengenai obyek yang diperjanjikan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya

4.  Data yang diberikan oleh salah satu atau kedua pihak tidak benar, sehingga akta notarisyang diterbitkan dianggap akta palsu

5. Ada dua akta yang beredar di para pihak, yang nomor dan tanggalnya sama tetapi isinya berbeda

6.  Tanda tangan salah satu pihak yang ada dalam minuta dipalsukan

7.  Penghadap menggunakan identitas orang lain

Prosedur Pemanggilan Notaris Berdasarkan KUHAP

Pemanggilan saksi atau tersangka untuk kepentingan penyidikan diatur dalam Pasal 112 KUHAP, tanpa adanya prosedur khusus sedangkan penyitaan surat atau bukti tulisan dari mereka yang wajib menurut Undang-Undang merahasiakannya diatur dalam Pasal 43 KUHAP, dan hanya dapat dilakukan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Ketentuan dan tata cara penegakan hukum pidana terhadap notaris telah diatur secara khusus dalam UU Jabatan Notaris, dan hubungan KUHAP dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dalam penegakan hukum pidana terhadap notaris, haruslah dipahami dengan mempergunakan 2 (dua) asas hukum sebagai parameter yaitu :

Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generalis artinya Undang-Undang yang khusus menyisihkan Undang-Undang yang umum.

Syarat utama yang harus dipenuhi adanya kesamaan tingkat peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang dengan Undang-Undang.

Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori artinya Undang-Undang yang kemudian menyisihkan Undang-Undang yang terdahulu.

Syarat yang harus dipenuhi yaitu tingkat perundang-undangannya harus sama dan substansinya juga harus sama.

Prosedur khusus penegakan hukum pidana terhadap notaris diatur dalam UU Jabatan Notaris yaitu:

Pasal 66 ayat (1):
untuk kepentingan proses peradilan penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang.

Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Pasal 66A ayat (3):
Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja dan anggaran Majelis Kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.
Hubungan KUHAP dan UU Jabatan Notaris, dalam tata cara atau prosedur penegakan hukum pidana terhadap notaris merupakan hubungan lex generalis (KUHAP) dan lex spesialis (UU Jabatan Notaris), dan KUHAP dapat diterapkan sepanjang tidak bertentangan dengan UU Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, mengatur tata cara atau prosedur penegakan hukum pidana terhadap notaris, yaitu:

Permohonan diajukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, sesuai dengan wilayah kerja Notaris yangbersangkutan, dengan tembusan kepada notaris yang bersangkutan untuk melakukan:

a. Pemeriksaan terhadap notaris (termasuk Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris) untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

b. Pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris.

c. Pengambilan minuta akta dan atau surat surat yang dilekatkan pada minuta akta notaris atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris.

Ketua MKN Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan penyidik, penuntut umum atau hakim, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal diterimanya permohonan.

Jika jangka waktu 30 hari sejak permohonan diterima terlampaui, Ketua MKN Wilayah tidak atau belum memberikan jawaban, maka dianggap Ketua MKN Wilayah menerima permintaan persetujuan yang diajukan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim.

Persetujuan Ketua Majelis Kehormatan Notaris wilayah, memiliki 3 (fungsi) fungsi, yaitu:

Dasar kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap notaris, yang mencakup:

(a) Pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris.

(b) Pengambilan fotocopy minuta akta dan atau surat surat yang dilekatkan pada minuta akta.

Pemanggilan Notaris Sebagai Tersangka

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHAP).

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Notaris, dalam kaitan dengan pemanggilan dan pemeriksaan sebagai tersangka oleh penyidik, yaitu:

Surat panggilan yang sah atau resmi yang ditandatangni oleh penyidik yang berwenang dengan menyebutkan alasan pemanggilan dengan tenggang waktu selambat lambatnya 3 hari sebelum tanggal pemeriksaan yang ditentukan.

Surat panggilan harus menguraikan kedudukan sebagai tersangka, pasal pasal yang disangkakan dan akta akta notaris yang terkait.

Persetujuan tertulis Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah
Sebagai dasar pembenaran bagi notaris untuk membuka rahasia jabatan dan memenuhi panggilan, serta sebagai dasar kewenangan penyidik melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan lingkup persetujuan yang diberikan oleh MKN Wilayah.

Notaris memberikan keterangan mengenai fakta fakta hukum yang Dia lihat, Dia dengar dan Dia alami sendiri berkaitan dengan akta yang dibuatnya dan tidak memberikan penilaian mengenai akta atau pelaksanaan jabatannya.

Dalam pemeriksaan oleh Penyidik, Notaris dapat didampingi oleh Anggota MKN Wilayah (Berdasarkan Peraturan Menteri), dan atau didampingi oleh Pengurus Ikatan Notaris Indonesia disertai dengan surat tugas (berdasarkan MOU Kapolri dan INI) dan atau Penasehat hukum/Pengacara (Pasal 54 KUHAP).

Notaris harus memahami pasal pasal yang disangkakan, dengan menguraikan unsur-unsur dari suatu tindak pidana yaitu  :

(a) perbuatan yang bersifat melawan hukum.

(b) perbuatannya memenuhi rumusan unsur delik yang dirumuskan dalam pasal pasal Hukum Pidana.

(c) adanya kesalahan (pertanggungjawaban pidana), alasan pemaaf dan alasan pembenaran.

 

 

Sumber : Arthur Noija , SH

Baca Juga

Komentar Anda

Your email address will not be published.