Pasca Putusan MK , Kemendagri Dengar Pendapat Sejumlah LSM Soal Pemilu

0

INAnews.co.id , Jakarta – Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar menerima kunjungan sejumlah LSM, NGO dan Peneliti Pemilu untuk mendengarkan aspirasi Pemilu Serentak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Bahtiar mengatakan, sesuai arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Kemendagri harus menjadi organisasi yang terbuka dan responsif terhadap masukan publik, termasuk masukan dari kalangan masyarakat sipil.

“Untuk itu, hari ini Kemendagri posisinya mendengarkan seluruh masukan. Kami akan lakukan exercise. Sampai hari ini kami memang belum mengambil posisi, nanti kita lakukan dulu pendalaman tentang masukan kawan-kawan, sesuai arahan Mendagri (Tito Karnavian),” ungkap Bahtiar usai pertemuan dengan sejumlah LSM dan Peneliti Pemilu di Gedung F, Kemendagri, Jakarta 04 maret 2020.

Seperti diketahui, akhir Februari lalu, MK menolak permohonan pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyoal pelaksanaan Pemilu Serentak menyebabkan banyak petugas menjadi korban.

MK berpendapat, berpendirian pemisahan pemilu presiden-wakil presiden dengan pemilihan legislatif pusat bertentangan dengan UUD 1945.

MK pun memberikan enam opsi pelaksanaan pemilu pada tahun 2024. Dari semua opsi itu, MK tetap membuka ruang semua pemilihan baik nasional maupun lokal dilakukan serentak.

Menyikapi hal ini, Anggota Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil meminta Pemerintah dan DPR untuk membahas sejumlah RUU terkait Pemilu tersebut secara bersamaan. Diantaranya adalah UU Pilkada, UU Parpol, UU MD3, UU Pemda.

“Kita dorong untuk segala implikasi teknis dari setiap model pemilihan Pemilu Serentak, sehingga ada cukup waktu bagi penyelenggara, peserta, dan pemilih untuk sistem yang akan dipilih,” kata, Fadli.

Sementara itu, penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan, putusan MK yang melahirkan 6 (opsi) keserentakan Pemilu itu perlu diimbangi dengan penguatan Parpol.

“Kami meminta Kemendagri juga mendorong perbaikan parpol karena kita jangan sampai terjebak hanya memperbaiki demokrasi prosedural saja,” tutur Donald.

Di sisi lain, Ketua Konstitusi Demokrasi (KODE) inisiatif, Veri Junaidi mengusulkan untuk keserentakan dibagi menjadi keserentakan nasional dan daerah.

Untuk 2024, pihaknya mengusulkan hanya untuk memilih DPR, DPD, dan Presiden. Sedangkan untuk DPRD di gabung dalam pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota.

“Tapi juga yang menjadi catatan jangan sampai mengurangi ke-crowded-an proses penyelenggaraan pemilu seperti 2019, tapi justru menimbulkan masalah di daerah. Untuk itu desain di daerah diusulkan supaya pemilihan dibagi per region,” kata Veri.

Meski demikian, Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari meminta agar Pemilu ke depan harus membuat nyaman bagi pemilih, penyelenggara, maupun peserta pemilu itu sendiri.

“Pendekatan yang mau kita gunakan adalah bagaimana Pemilu itu bisa nyaman bagi peserta dan penyelenggara Pemilu. Pilihan yang ditawarkan paling maksimal adalah Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal,” pungkasnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Puskapol Universitas Indonesia, Litbang media Kompas, Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Kode Inisiatif, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), YAPPIKA, Indonesian Parliamentary Center (IPC).

Selain itu hadir juga Exposit Strategic, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Transparancy International (TI) Indonesia, PARA Syndicate, Pusako, Kode Inisiatif, Perludem, ICW serta Kabag Humas Puspen Kemendagri dan tim Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri.

Baca Juga

Komentar Anda

Your email address will not be published.