Saksi Ahli : Gugatan Hak Cipta Batik Seragam Sekolah Tunas Harapan Tidak Jelas

Ketidakjelasan gugatan yang diajukan Kuasa Hukum dari Dedy Fan Buntoro atas adanya dugaan pelanggaran hak cipta karena tidak adanya pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh Dedi Krisniadi

12

INAnews.co.id , Jakarta-Perkara sengketa hak cipta Motif Batik Tunas Harapan memasuki agenda keterangan saksi ahli.

Batik Tunas Harapan merupakan motif batik yang dipakai untuk seragam sekolah mulai dari SD, SMP dan SMK/SMU. Perkara tersebut di daftarkan dan tercatat No.04/Pdt.Sus.HKI/HakCipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Sengketa antara Dedy Fan Buntoro selaku Penggugat diwakili oleh Tim Kuasa Hukum dari WAST&WAST Law Firm dan Dedi Krisniadi selaku Tergugat diwakili oleh Tim Kuasa Hukum dari Isnaini, Muchlis & Partners (IMPLAW).

Saksi Ahli , Dr. Suyud Margono,
SH., MHum., FCIArb yang juga Sekretaris Jenderal, Badan Arbitrase Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM-HKI)

 

Dari keterangan saksi ahli Suyud Margono, yang juga Akademisi/Dosen dibidang Kekayaan Intelektual pada sidang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat , pada Senin, tanggal 27 April 2020 disampaikan jika gugatan yang diajukan Kuasa Hukum dari Dedy Fan Buntoro tidak jelas.

“Ketidak jelasan itu atas adanya dugaan pelanggaran hak cipta karena tidak adanya pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh Dedi Krisniadi, karena sifat gugatan ganti kerugian dalam bidang Hak kekayaan Intelektual juga harus membuktikan adanya fakta perbuatan melawan hukum  (PMH) khusus terhadap pelanggaran hak cipta milik pihak lain,” jelas Suyud dalam siaran persnya yang diterima Redaksi 29 april 2020.

Ditambahkan Suyud adanya PMH atas UU Hak Cipta/UUHC harus dibuktikan adanya perbuatan/ tindakan melawan hukum baik karena kesengajaan/ kesalahan (mistake) atau kelalaian (negligence),   juga atas adanya pelanggaran dan adanya perbuatan tersebut menimbulkan kerugian baik langsung atau tidak langsung kepada Pemilik Hak Cipta.

“Misalnya,  penilaian, asumsi, market riset, kehilangan keuntungan (loss of expected profit). Gugatan yang tidak jelas sudah seharusnya gugatan tidak dapat diterima atau gugur gugatan,” ungkap Suyud.

Namun menurut Suyud sebagaimana amanat ketentuan Pasal 95 UU Hak Cipta, penyelesaian kasus ini seharusnya dapat  mempertimbangkan penyelesaian sengketa alternatif (mediasi/ konsiliasi) sehingga terjadi kesepakatan/ perdamaian.

Komentar Anda

Your email address will not be published.