Kades Jeringo Nilai Perbub No. 50 Tahun 2020 Cacat Hukum

278

INAnews.co.id, LOMBOK BARAT – Dalam menindaklanjuti pandemi virus Corona Covid-19 Bupati Lombok Barat mengeluarkan dan mensosialisasikan terkait Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum dimasa Pandemi Covid-19, Senin (10/8/2020).

Peraturan Bupati tersebut mendapat sorotan dari Kades Jeringo Sahril, SH yang di mana Peraturan tersebut dianggap tidak teratur atau sistematis cara pembuatannya sehingga Peraturan Bupati itu dinilai bisa jadi cacat hukum dan administrasi dan juga bisa bersifat fatal.

‘Karena dalam Peraturan tersebut Pasal demi Pasal itu tidak teratur cara membuatnya, terlebih rujukan daripada Peraturan Bupati tersebut dalam menerapkan sanksi tidak relevan dengan acuan Perda yang digunakan,”ujarnya.

Sahril sekaligus selaku ketua divisi hukum dan advokasi Forum Kepala Desa Gunungsari-Batulayar (FK2GB) menyampaikan bahwa Pasal demi Pasal yang dimaksud itu adalah Pasal 5 ditaruh di bawah Pasal 6.

“Yang mengatur itu ada 7 Pasal akan tetapi dimasukkan 13 Pasal dan 6 pasalnya dikemanakan? “jangan sampai Pasal saja dikorupsi apalagi dananya” itu menjadi atensi kita bersama dan yang kedua yang menjadi rujukan di pasal pasal 5 yang semestinya menjadi pasal 6 yang mengatur tentang sanksi itu tidak punya korelasi dengan protokol kesehatan yang mengatur tentang pandemi yang dikaitkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan jangan hanya sekedar mirip-mirip itu dijadikan rujukan biar kita tidak salah dalam menafsirkan dan menerapkannya,” jelas Sahril.

Tak hanya itu Sahril juga menyayangkan peraturan tersebut bisa ditandatangani oleh Bupati dan Sekda serta diparaf oleh Kabag Hukum sesuai dengan prosedur.

Lebih lagi Sahril berharap kejadian tersebut tidak terulang kembali karena bisa berakibat fatal dan meminta bupati selektif dan membaca setiap regulasi yang harus ditandatangani termasuk kinerja Kabag hukum.

“Kabag Hukum perlu dievaluasi karena secara administratif, kabag hukum bertanggung jawab terhadap pembuatan regulasi itu,” tandasnya.

Baca Juga

Komentar Anda

Your email address will not be published.