Disabilitas Punya Hak Suara Pilkada, PPID Kota Depok Siap Kawal

452

INAnews.co.id, Depok – Pilkada 2020 akan dilakukan serentak di 270 Kota dan Kabupaten di seluruh Indonesia.

Nuansa Pilkada 2020 akan sangat berbeda dikarenakan merebaknya Pandemi Covid-19, sehingga membutuhkan bentuk dan pola yang berbeda.

Sebagian pemilih dalam Pemilu adalah penyandang disabilitas, yang seringkali menemui hambatan dalam menjalankan hak mereka.

Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) yang beranggotakan beragam organisasi disabilitas di Indonesia, menyatakan siap menjadi relawan pada gelaran Pilkada serentak, 9 Desember 2020.

Menurut Natalina Ketua PPDI Kota Depok dalam UU No 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, hak politik Penyandang Disabilitas dijamin penuh oleh Pemerintah.

Pasal 75 ayat 2 UU tersebut berbunyi: Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.

Undang-Undang no 7/2017 tentang Pemilu, Penjelasan Pasal 5 berbunyi: yang dimaksud dengan ‘kesempatan yang sama’ adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

“Mengacu pada isi kedua UU di atas, maka perlu adanya persiapan yang baik dari KPU dalam memenuhi amanah dan isi aturan negara dalam memenuhi hak para Penyandang Disabilitas,” jelas Natalina dalam siaran rilisnya minggu 25 oktober 2020.

Data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, secara Nasional mencatat jumlah Peyandang Disabilitas sebanyak 22,85 juta orang.

Sementara yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilu 2019 adalah sebanyak 1.247.730 orang.

“Artinya hanya sekitar 5.52% penyandang disabilitas yang tercatat berhak menggunakan hak pilih mereka, dan belum ada catatan data untuk Pilkada 2020 ini , lalu bagaimana dengan pelayanan agar disabilitas juga bisa mempunyai hak politiknya, ” ungkap Natalina.

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa aksesibilitas dalam pemilihan umum belum sepenuhnya terjadi.

“Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berundak, menyulitkan pengguna kursi roda. Surat suara tanpa template khusus menyulitkan penyandang disabilitas sensorik netra saat akan melakukan pencoblosan atau salah saat mencoblos yang mengakibatkan surat suara menjadi tidak sah atau dianggap rusak,” ujar Natalina.

Tambah Natalina, terjadinya penolakan terhadap penyandang disabilitas mental juga dianggap sebagai orang yang tidak mampu menjalankan haknya karena kondisi mentalnya.

“Kondisi Pandemi, membuat semakin terbatasnya ruang gerak seseorang dengan disabilitas,” ungkapnya.

Sementara, KPU Kota Depok menjelaskan dalam rilisnya beberapa hari yang lalu untuk kaum disabilitas tercatat jumlah suara mencapai 1.838 orang.

Sedangkan untuk daftar pemilih tetap (DPT) untuk pemilihan Wali dan Wakil kota Depok tahun 2020 berjumlah 1.229.362 pemilih.

“Mereka akan menyalurkan hak pilihnya di 4.015 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di seluruh Kota Depok. Tentu ini hal yang sangat Perlu kerja keras dan kerja cerdas untuk memenuhi target tersebut,” terang Natalina.

Menurut Natalina Ketua PPDI Kota Depok , salah satu yang dapat dilakukan oleh KPU Kota Depok adalah dengan sistem jemput bola dan PPDI siap kawal dan jadi relawan.

“Cara jemput bola sudah dilakukan bagi pasien-pasien rumah sakit yang tetap ingin menggunakan hak pilih mereka,” ungkapnya.

PPDI DPC KOTA Depok siap menjadi Relawan Demokrasi untuk Pendampingan pada saat 9 Desember 2020,”

Baca Juga

Komentar Anda

Your email address will not be published.