Gugatan Pilkada MK, KPU Kabupaten Fakfak Sebut Pemohon Tidak Miliki Kedudukan Hukum

329

INAnews.co.id, Jakarta- Sidang lanjutan kedua gugatan perselisihan  Pilkada dengan agenda mendengarkan jawaban termohon digelar Mahkamah Konstitusi pada Senen, 8/02/2021.

Dalam sidang di Panel I memeriksa perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun (PHP Kada 2020) untuk daerah di Provinsi Papua Barat. Sidang sesi 3 tersebut memeriksa  perkara, yakni Perkara Nomor 113/PHP.BUP-XIX/2021 untuk PHP Bupati Fakfak.

Sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Wahiduddin Adams.

Sebelumnya, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Samaun Dahlan dan Clifford H. Ndandarmana meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak tentang penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 yang disahkan pada 17 Desember 2020.

Hal tersebut karena Pemohon menganggap ada permasalahan terkait dengan proses pencalonan Paslon Nomor Urut 2 Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom (Pihak Terkait) yang tidak memenuhi syarat.

Petrus Paulus Ell selaku Kuasa Hukum KPU Kabupaten Fakfak (photo : Humas MK)

Mengawali persidangan, Petrus Paulus Ell mewakili KPU Kabupaten Fakfak (Termohon) menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Hal ini karena selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2 Untung Tamsil – Yohana Dina Hindom) melampaui batas 2% sehingga Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan Pemohon.

Termohon pun memaparkan kronologis pembatalan dukungan terhadap Pihak Terkait . Pada saat pendaftaran, Pihak Terkait menyerahkan surat dukungan sebesar 7.614 dukungan. Akan tetapi, dalam proses verifikasi faktual yang dilakukan Termohon dengan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Fakfak, Pihak Terkait mengembalikan sebanyak 3.894 dukungan.

“Dalam proses rekapitulasi pleno tanggal 21 Agustus 2020, adanya imbauan untuk melakukan pencermatan mengenai dugaan potensi ganda, bukan dukungan ganda sebagaimana didalilkan Pemohon. Dalam Pleno tersebut KPU bersama Bawaslu Fakfak melakukan pencermatan terkait potensi 2.066 dukungan ganda. Setelah melakukan pencermatan dengan aplikasi SILON, tidak ditemukan adanya dukungan ganda sebagaimana yang disebutkan oleh Bawaslu.

Sehingga Bawaslu dan para saksi serta KPU menyepakati bahwa pleno diteruskan dengan menetapkan Pihak Terkait memenuhi syarat dengan total 5.678 dukungan sehingga memenuhi syarat dukungan minimal Calon Perseorangan,” ucap Petrus.

Selain itu, Termohon juga membantah adanya pelanggaran dan kecurangan penggunaan e-KTP dan Surat Keterangan (Suket) untuk memenangkan Pihak Terkait dengan menerbitkan 2 jenis Suket, yakni suket luring (offline) dan suket daring (online).

Termohon mengungkapkan bahwa dalil tersebut tidak benar karena Termohon hanya mengeluarkan 60 surat pindah untuk 17 distrik dan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu dan jajarannya mengenai hal tersebut.

Misbahuddin Gasma, SH.,MH. Kuasa Hukum UTA-YOH

Selanjutnya, Misbahuddin Gasma selaku kuasa hukum Pihak Terkait menanggapi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 97-PKE-DKPP/X/2020 tertanggal 16 Desember 2020 yang didalilkan oleh Pemohon tentang Laporan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik terhadap Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Fakfak terkait dengan proses pencalonan bakal calon perseorangan.

Misbahudin menegaskan bahwa Putusan DKPP tersebut sama sekali tidak terkait dengan pencalonan Pihak Terkait karena yang dipersoalkan oleh pengadu kepada para teradu (Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Fakfak) dalam putusan DKPP dimaksud terkait dengan bakal calon perseorangan atas nama Cyrilius Adopak dan Pegi Patipi dengan Paslon Donatus Nimbiykendik dan Mustagfirin.

Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Fakfak (Bawaslu) yang diwakili oleh Abdul Tanggi Irinawas juga memberikan keterangan terkait rekomendasi Bawaslu. Menurut pihaknya, Bawaslu tidak memberikan rekomendasi kepada KPU, sifat dari keseluruhan surat yang disampaikan Bawaslu kepada Termohon hanya sebagai langkah pencegahan dengan meminta skorsing dalam Pleno rekapitulasi bakal calon perseorangan untuk memastikan pengecekan atas adanya indikasi potensi ganda dengan melakukan sistem SILON yang dimiliki oleh KPU.

Baca Juga

Komentar Anda

Your email address will not be published.