Sidang Praperadilan AGT Berlangsung Panas, Ralfy Pinasang Sebut Penetapan AGT Cacat Hukum

216

 

INAnews.co.id Bitung– Sidang gugatan praperadilan yang di ajukan kuasa hukum AGT alias Andreas Kepala Dinas PMPTSP yang ke 3 telah di gelar dengan agenda sidang pemeriksaan saksi-saksi, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Bitung, Jumat 26 Maret 2021.

Sidang yang dipimpin hakim tunggal Rustam SH MH ini berlangsung panas, saksi-saksi yang di hadirkan kuasa hukum AGT mulai di periksa satu persatu, Faisal Katili merupakan THL di pemkot Bitung yang bertugas sebagai sopir AGT merupakan saksi pertama yang di periksa.

Faisal mengatakan, bahwa pada saat AGT di panggil pertama kali, AGT tidak membawa berkas atau dokumen saat menghadiri panggilan.

“Iya saat datang pertama kali di Kejaksaan Negeri Bitung, AGT tidak membawa berkas atau dokumen apapun”,Kata Faisal saat memberikan kesaksian di depan Hakim.

Setelah Faisal diperiksa selanjutnya yang diperiksa sebagai saksi adalah Rayne Suak sebagai Kepala Inspektorat Kota Bitung, Rayne dalam kesaksiannya mengatakan untuk kasus korupsi yang melibatkan AGT tidak ada koordinasi dengan APIP dalam hal ini Inspektorat.

“Sampai saat ini, Kordinasi tersebut sudah dilakukan baik dengan Kejaksaan dan Kepolisian. Sedangkan untuk kasus yang melibatkan AGT tidak melewati APIP.” Ujar Suak Sambil menunjukan bukti surat Kordinasi dari Kejaksaan di tahun 2018.

Saksi ketiga adalah Kaban keuangan pemkot Bitung Albert Sarese. Sarese dalam kesaksiannya mengatakan tentang mekanisme pembayaran. “pembayaran dilakukan lewat transfer ke rekening SKPD atau pihak ketiga, dan harus ada surat pertanggung jawaban baru ditransfer.” ucap Albert.

DR. Ralfy Pinasang, SH, MH yang di hadirkan untuk menjadi saksi ahli mengatakan, untuk menjadikan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi harus ada kerugian Negara, sementara untuk kasus yang melibatkan AGT belum terindikasi adanya kerugian Negara maka hal itu adalah cacat hukum.

“Sebab dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi penyidik harus benar-benar mengetahui berapa kerugian negara yang disebabkan,” beber Pinasang.

Irwan Tanjung SH MH kuasa hukum AGT saat diwawancarai sejumlah media mengatakan, pengakuan dari semua saksi harus jujur dan tidak ada rekayasa dari kuasa hukum.

“Apa yang dikatakan saksi harus jujur, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dan yang dia ketahui itu disampaikan. Begitu juga dengan saksi ahli, harus jujur tidak bisa di stel, dan mengatakan sesuai pengetahuannya”, ungkap Tanjung.

Tanjung juga menambahkan, pada sidang selanjutnya pihaknya akan menghadirkan lagi saksi ahli pidana dan ahli Tata Usaha Negara untuk memperkuat tentang peran APIP.

“Kami juga akan membawa saksi ahli pidana dan ahli tatausaha Negara untuk memperkuat APIP itu apa, UU 30 tahun 2014 itu konsekuensi hukumnya bagaimana, sehubungan dengan ASN atau pejabat negara.” Tutup Tanjung.

Kepala Kejaksaan Negeri Frangkie Son saat dikonfirmasi mengatakan, para saksi ahli yang di hadirkan tersebut itu merupakan hak mereka.

“Saya juga mengapresiasi Pengadilan Negeri Bitung, karena meski persidangan berjalan dengan panas namun tetap berakhir dengan baik, dan pada hari senin nanti giliran kita yang akan membawa saksi.” tutur Frangkie Son.

Baca Juga

Komentar Anda

Your email address will not be published.