Bupati Minahasa Tenggara Sebut LSM Yang Melaporkan Dirinya Sakit, Begini Tanggapan Sekjend DPP PBH Lidik Krimsus RI

1.282

INAnews.co.id, Jakarta – Pasca dilaporkan ke KPK oleh DPP Pusat Bantuan Hukum Lidik Krimsus RI, Bupati Minahasa Tenggara, James Sumendap S.H., mengatakan bahwa LSM yang melaporkan dirinya sakit. Dikutip dari SulutDayli.com, James berang dan mengeluarkan statement demikian.

Oleh sebab itu, terkait dengan laporkan ke KPK, Sumendap menyimpulkan LSM yang melaporkannya itu sedang sakit. “Karena sakitnya, dia harus melaporkan. Tapi bagi saya pribadi, siapa pun melaporkan saya, itu bagian dari cambuk saya. Dimana saya harus melakukan pembenahan-pembenahan yang lebih baik dan terarah di Kabupaten Minahasa Tenggara yang kita cintai dan banggakan,” ungkapnya, tulis SulutDayli.com.

Menanggapi hal tersebut, Sekjend DPP PBH Lidik Krimsus RI, Elim Makalmai saat dihubungi untuk wawancara via telepon, Minggu (16/05/2021) siang, mengatakan bahwa pendapat Bupati Minahasa Tenggara  tersebut adalah hak mutlaknya yang tidak dapat dibatasi oleh siapapun sehingga tidak penting ditanggapi serius namun perlu diladeni etis dan santai.

“Biarkan saja. Itu kan hak mutlak dia menilai kami dari paradigma berpikir dia. Saya pun belum membaca berita itu kemarin karena lagi sibuk nyusun program kerja organisasi dalam hal keturutsertaan membangun bangsa sesuai porsi organisasi, tapi karena anggota pada nelpon saya terkait pemberitaan itu sehingga saya ladeni dan menyampaikan ke anggota bahwa melaporkan indikasi KKN yang diduga dilakukan oleh oknum Penyelenggara Negara ke APH (Aparat Penegak Hukum) itu perintah Undang-undang, bukan kemauan lembaga atau perorangan, sebab apa?

Sebab ada dasar hukum yang kita pedomani ketika laporkan Bupati Minahasa Tenggara ke KPK kemarin,” jelas Elim.

Selanjutnya Elim Menambahkan, “Kita pedomani hierarki hukum, mulai dari Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Pemberantasan Tipikor, Undang-undang Penyelenggara Negara Yang Bebas KKN, Peraturan Pemerintah Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tipikor, dan regulasi terkait lainnya. Jadi kalau dibilang LSM sakit, berarti sama halnya pak Bupati Minahasa tenggara mengatakan bahwa hukum di Negara ini yang sedang sakit.

Tapi faktanya di Negara ini, hukum adalah panglima tertinggi. Jika
demikian faktanya, lantas sebenarnya yang lagi sakit itu siapa? Justru yang terdiagnosa sakit itulah yang harus kita laporkan ke dokternya supaya diperiksa, dikarantina dan diobati, dan salah satu dokter untuk pemeriksaan, karantina dan pengobatan tipikor, yaitu tadi, KPK. Ya, kira-kira seperti penanganan covid,”
ungkap Elim menganalogikan kesamaan penanganan tipikor dengan penanganan covid-19.

Elim juga mengatakan bahwa semua orang berhak menilai dan memberikan pendapat atas keputusan pihaknya melaporkan Bupati Minahasa Tenggara ke KPK, termasuk Bupati Minahasa Tenggara selaku terlapor. Tapi Elim berharap agar pandangan-pandangan yang diberikan itu harus dilihat dari kaca mata hukum dan tidak terbawa emosi apalagi marah dan mengeluarkan statement yang tidak mendidik masyarakat.

“Mari berikan pendapat yang merujuk dan berdasar pada ketentuan hukum yang berlaku agar ada nilai edukasi bagi masyarakat. Ini penting saya utarakan sebab salah satu fungsi penyelenggara Negara itu adalah menjalankan amanat alinea keempat Undang-undang Dasar 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Apalagi, kita sedang berada di era keterbukaan atau transparansi sebagaimana
diamanatkan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,” papar Elim.

Selanjutnya, Elim menegaskan bahwa pasca melaporkan Bupati Minahasa Tenggara ke KPK, pihaknya sedang melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) guna melengkapi laporan pihaknya ke KPK. Hal ini terkait tugas kami sebagai LSM yang anti Korupsi, Tugas aktivis itu hanya sebatas mengawasi / memantau serta mendokumentasikan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh aparatur Negara  dan memberi saran serta melaporkan hasil temuan mereka kepada pihak yang berwenang ataupun kepada aparat penegak hukum. Dengan harapan agar kegiatan pembangunan tersebut sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut tidak merugikan Negara.

Kerena pentingnya pengawasan terhadap program pembangunan, maka Negara meminta masyarakat dan atau kelompok masyarakat (LSM) untuk berperan serta dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Permintaan tersebut diwujudkan dalam Undang-Undang.

Sekjend DPP PBH Lidik Krimsus RI, Elim Makalmai berkomitmen bahwa dirinya dan lembaganya akan terus mengawal jalannya pembangunan di semua daerah di Indonesia untuk bebas dari praktek korupsi, jadi bukan hanya Kabupaten Minahasa Tenggara saja. Segala upaya akan kami lakukan agar Pembangunan di Indonesia terbebas dari korupsi, Sekalipun dengan melakukan demo besar, kami akan siap melakukannya apabila temuan temuan kami tidak ditinjaklanjuti oleh KPK.

Meski demikian, dia berharap agar Bupati Minahasa Tenggara tidak terlalu serius menanggapi laporan pihaknya, tetapi fokus pada pembangunan Daerah. Hal itu diutarakan sebab menurut Elim, berdasarkan pengamatan pihaknya di media sosial, masih dijumpai keluhan masyarakat Minahasa Tenggara  atas hasil pembangunan di kabupaten itu  yang belum menyejahterakan rakyat  sehingga dirinya berharap agar Bupati fokus saja pada pembangunan daerah dan tidak terlalu jauh memikirkan laporan pihaknya ke KPK, yang menurutnya masih hanya bersifat dugaan itu.

“Kita berlaku profesional dan regulatif saja. Pak Bupati jangan terlalu serius sampai turun gunung menanggapi kami. Itu kan masih ada Kabag Hukum Kabupaten Mitra, ya silakan Kabag Hukumnya diberdayakan agar berfungsi apabila ada masalah hukum yang menerpa pak Bupati, sebab kita tidak sedang melaporkan pribadi seseorang tetapi melaporkan pejabat Negara karena adanya dugaan indikasi penyalahgunaan kewenangan dan kesempatan karena jabatan Bupati yang dijabat, yang berpotensi
merugikan keuangan Negara.

Fokus saja di pembangunan daerah dan jangan terlalu fokus ke laporan di KPK karena itu masih hanya dugaan. Ini menurut hemat saya, tetapi belum tentu menurut hemat pak Bupati Minahasa Tenggara, mengingat di antara kami ini ada yang lagi sakit,” tandas Elim menyudahi keterangannya.

Baca Juga

Komentar Anda

Your email address will not be published.