Miliki 45 Stafsus Pemkot Bitung, Dinilai Berlebihan Dan Menghamburkan Uang Rakyat

897

 

INAnews.co.id Bitung– Pelantikan 45 Staf Khusus (Stafsus) Pemerintah Kota Bitung yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu, kini jadi sorotan publik, dari pantauan Media ini masyarakat pada umunya bertanya terkait tugas dan fungsi dari 45 stafsus tersebut.

Bahkan ada salah satu masyarakat Reymon Pangkerego mengatakan, kalau 45 stafsus tersebut hanya menghambur hamburkan uang rakyat dan dinilai berlebihan, Jumat 18 Juni 2021.

“Stafsus Presiden saja tidak seperti itu jumlahnya, dan saya yakin dengan pemberian jabatan Stafsus tersebut, itu adalah bagian dari balas budi atau ucapan terimakasih”, beber Reymon.

Disisi lain Yanto Mandulangi sebagai Pemerhati Kota Bitung juga angkat bicara, terkait 45 Stafsus tersebut Yanto mengatakan itu tentunya sudah dipilih sesuai kompetensi mereka masing-masing guna membantu Pemerintah Kota Bitung.

“Saya percaya mereka yang dipilih adalah mereka dengan segala kompetensi yang mumpuni guna membantu percepatan dan penuntasan inovasi program Pemkot Bitung hari ini”, ucap mahasiswa FHISIP UT MANADO smester 5 ini.

Lanjut Yanto, hanya saja dengan memiliki 45 Stafsus tersebut malah akan memperlambat dalam mengambil sebuah kebijakan serta pelaksanaan di lapangan.

“Hanya saja dari akrobatik angka 45 Stafsus memiliki potensi OBESITAS (gemuk dan lambat) dalam menentukan kebijakan dan eksekusi nantinya”, kata Yanto.

Lanjutnya lagi, “alih alih keberadaan Stafsus ingin mempercepat, tetapi justru menjadi lambat karena muncul kehati hatian berlebihan dari para Kepala SKPD, sebab takut disoroti duluan dikarenakan adanya perubahan alur komunikasi birokrasi pasca hadirnya stafsus tersebut”, jelas Yanto.

Yanto menambahkan, sudah pasti hal ini memberi pengaruh pada kepercayaan publik, terhadap kinerja Kepala Daerah nantinya, terutama Kota Bitung yang hari ini menganut keterbukaan informasi publik lewat program kota digitalnya, dimana publik menjadi sangat sensitif soal anggaran pastinya.

“Senada dengan kekhawatiran DPRD akan rendahnya serapan anggaran di Pemkot Bitung, maka kehati-hatian berlebihan dari pejabat publik ini, dapat memicu rendahnya serapan anggaran pada pos-pos SKPD”, imbuhnya.

Ditambahkannya lagi, tak hanya itu dampak rendahnya serapan anggaran dan tak merata adalah potensi korupsi menjadi terbuka di lingkungan SKPD, dimana para ASN akan melakukan pemalsuan laporan pembiyaan

“Dari semua kekhawatiran dan jika ini masif terjadi, maka kita rakyat Kota Bitung lah yang paling di rugikan dalam hal ini”, tegas Yanto.

Baca Juga
1 Comment
  1. Edoy says

    ngabisin APBD gaya TGUPP nya Jakarta, ternyata bisa menjadi penyakit menular ya

Komentar Anda

Your email address will not be published.