Alson Naibaho: Bantuan Subsidi Upah Pekerja/Buruh Dari Kemnaker Harus Tepat Sasaran dan Transparan

752

INAnews.co.id,Jakarta – Pemerintah memastikan akan mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh (BSU) di tahun 2021. Bantuan ini diharapakan dapat mencegah terjadinya PHK sebagai akibat pandemi COVID-19.

Berdasarkan informasi dari kementerian ketenagakerjaan “Mekanisme penyaluran bantuan subsidi upah di berikan kepada pekerja atau buruh sebesar Rp 500 ribu per bulan, selama 2 bulan yang akan diberikan sekaligus. Artinya 1 kali pencairan dan pekerja akan menerima subsidi Rp 1 juta,”

Alson Naibaho selaku DPP FSB KAMIPARHO – KSBSI, menilai Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk mendukung daya beli pekerja yang terdampak akibat adanya PPKM Darurat yang diperpanjang. Tentunya BSU ini sangat baik, sehingga diharapkan pekerja yang terdampak akan memiliki dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ungkap Alson yang disampaikan pada media INAnews pada Sabtu, 24/7/2021.

Selanjutnya Alson menambahkan, bahwa rencana pemberian BSU ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan secara cermat, misalnya pemerintah harus memberikan bantuan kepada pekerja yang memang terdampak seperti pekerja yang terPHK atau pekerja yang dirumahkan tanpa upah atau pekerja yang dirumahkan dan dipotomg upahnya.

“Kalau Pemerintah memberikan Bantuan Subsidi Upah berdasarkan pada peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, berarti peserta tersebut masih membayar iuran, dan ini artinya juga peserta tersebut masih mendapatkan upah dari pengusaha. Mengapa memberikan bantuan kepada yang masih menerima upah, sementara banyak pekerja yang diPHK atau dirumahkan tanpa upah dan dipotong upahnya. Saya kira Pemerintah harus adil kepada pekerja yang benar-benar terdampak”, Tegas Alson lebih lanjut.

Alson yang saat ini menjabat sebagai Ketua Bidang Konsolidasi DPP FSB KAMIPARHO- KSBSI,  mengingatkan bahwa sampai saat ini masih banyaknya pekerja formal yang belum didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan, menurut Alson seharusnya Pemerintah (pusat dan daerah) bisa melakukan upaya secara proaktif menghubungi perusahaan sehingga benar-benar mendapatkan data pekerja yang terdampak. Jadi seluruh pekerja, yang sudah didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan atau belum, tapi terdampak Pandemi Covid19 sejak awal tahun 2020 dan sekarang kembali terdampak perpanjangan PPKM Darurat benar benar akan mendapatkan Bantuan Subsidi Upah. Dengan data BPJS dan data perusahaan tersebut maka pemberian Bantuan Subsidi Upah bisa lebih tepat sasaran.

Pada akhir bincang bincang di Kantor Pusat KSBSI kawasan Cipinang – Jakarta Timur, Alson meminta pemerintah dalam hal kementerian Ketenagakerjaan seharusnya bisa memberitahukan kepada seluruh masyarakat pekerja yang memang di PHK pada masa PPKM ini dan pekerja/buruh yang dirumahkan tanpa upah atau dipotong, untuk bisa mengajukan dan mendaftarkan diri sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah. Tentunya akan dicek kebenarannya, dan bila memang benar maka dapat menerima program Bantuan Subsidi Upah. Tentunya data yang ada akan dicek kebenarannya.Dengan demikian akan tercipta transparansi data penerima Bantuan Subsidi Upah, Tandas Aslon.

Baca Juga

Komentar Anda

Your email address will not be published.