Wacana 3 Periode , Kekerasan Simbolik Ditengah Pandemik

Wacana politik tentang Jokowi 3 periode, menurut penulis bukanlah wacana yang harus dilempar ke publik dengan sembarangan, apalagi di tengah psikologi masyarakat yang sedang dihantam pandemi Covid-19

353

INAnews.co.id , Jakarta – Pilpres 2024 masih beberapa tahun lagi, namun wacananya sudah ramai bergulir, mulai dari beberapa survei kepada para tokoh yang potensial menjadi calon Presiden, sampai gerakan para tokoh partai politik yang nampaknya memandang pilpres sudah di depan mata.

Wacana pilpres ini, dalam konteks politik mungkin sah dan memiliki legitimasi sebagai bagian upaya membangun opini publik.

Namun dalam konteks krisis akibat pandemi Covid-19, hal ini bisa menjadi suatu ironi, dimana wacana pilpres cenderung mengabaikan kondisi krisis saat ini, apalagi pandemi Covid-19 terus memakan korban, data per 14 Juli 2021 sebagaimana disampaikan Humas BNPB, terjadi penambahan kasus baru Corona sebanyak 54.517 (detiknews.com, 14/7/2021).

Di tengah wacana pilpres tersebut, sayup-sayup terdengar wacana politik untuk mengusung Jokowi 3 Periode, yang wacananya antara lain disampaikan oleh salah satu pengamat politik sekaligus pimpinan lembaga survei, dan sempat menjadi wacana yang ramai dibahas oleh berbagai media. Sebagai suatu wacana, gagasan atau usulan Jokowi 3 periode tentu masih sangat terbuka untuk didiskusikan dan diperdebatkan.

Wacana Jokowi 3 periode menarik untuk dibahas, karena tidak hanya dapat dilihat dalam perspektif politik atau ilmu politik an sich, melainkan dapat dibaca dalam kerangka kritis, baik dalam perspektif yuridis maupun filosofis.

Wacana Jokowi 3 Periode
Salah satu penggagas Jokowi 3 periode yaitu Muhammad Qodari, Direktur Eksekutif Indo Barometer, dengan menyampaikan alasan antara lain, untuk menghindari adanya perpecahan bangsa yang muncul akibat polarisasi yang saat ini masih ada di tengah masyarakat, dan kekhawatiran fenomena polarisasi politik yang sangat keras.

Lebih lanjut, Qodari menyampaikan bahwa polarisasi politik tersebut di era sekarang ini akan punya peluang untuk semakin kuat di Pemilu 2024, karena kita hidup di dunia digital, dan Indonesia punya pengalaman panjang isu rasial maupun agama yang berujung pada kekerasan bahkan pertumpahan darah (https://nasional.tempo.co/16/3/2021).

Argumentasi yang dibangun Qodari ini sekilas dapat diterima, namun tentu saja membutuhkan kajian lebih lanjut, setidaknya dengan mengajukan dua pertanyaan kritis; apakah alasan tersebut benar dan tepat untuk mengusulkan Jokowi 3 periode, dan apakah alasan tersebut cukup menjadi dasar atas gagasan agar Jokowi melanjutkan kepemimpinan 3 periode melalui Pilpres 2024.

Wacana Jokowi 3 periode ini, oleh mayoritas partai politik mendapat penolakan, termasuk oleh Jokowi sendiri (https://nasional.tempo.co/22/6/2021).

Disisi lain, oleh beberapa pengamat politik, wacana Jokowi 3 periode ini dipandang dan didesain sebagai test the water atau melihat respon masyarakat, dan bisa juga dibaca bahwa wacana Jokowi 3 periode kemungkinan besar dibentuk oleh pihak-pihak yang akan kehilangan kekuasaan saat jabatan Presiden Joko Widodo berakhir pada 2024 (kompas.com/23/6/2021).

Penulis ingin berangkat dari alasan terakhir ini dan mencoba fokus untuk menganalisis pandangan kelompok masyarakat dan individu yang mengusulkan Jokowi 3 periode, dengan menggunakan teori kekerasan simbolik dari tokoh post-strukturalis Perancis, Pierre Bourdieu.

Kekerasan Simbolik
Menurut Bourdieu, dalam Masculine Domination menyebutkan bahwa ketika agen, individu atau kelompok, yang berada dalam posisi lemah berusaha mengubah tindakan-tindakannya, menunjukkan telah terjadi kekerasan simbolik (symbolic violence) yaitu sebuah kekerasan yang lembut (a gentle violence) dan tak kasat mata (imperceptible and visible) (Bourdieu, 2001: 1).

Dalam membentuk dominasi, kekerasan simbolik dijalankan dengan halus agar tak dikenali, membuat mereka yang didominasi tidak menyadari, bahkan mereka menyerahkan dirinya untuk masuk ke dalam lingkaran dominasi. Dengan demikian, bagi yang menerima wacana Jokowi 3 periode dan berusaha untuk terus mewacanakan dan mewujudkannya dalam pilpres 2024 maka ia telah mengalami apa yang disebut Bourdieu sebagai kekerasan simbolik.

Bahkan Lebih jauh lagi, apabila Jokowi terealisasi menjadi kontestan dalam Pilpres 2024 dan terpilih, maka saat itulah terjadi apa yang disebut Bourdieu sebagai doxa.

Mengapa wacana Jokowi 3 periode ini dapat dikatakan sebagai kekerasan simbolik, karena wacana tersebut baik dalam tinjauan filosofis maupun yuridis tidak menemukan argumentasi, urgensi dan legitimasinya.

Secara filosofis, merujuk diktum Lord Acton (1834-1902) yang menyebutkan bahwa “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”.

Oleh karena itu, kekuasaan harus dibatasi dan tentu saja harus diarahkan untuk adanya regenerasi.

Selain itu, memperpanjang masa jabatan dengan melanggar konsensus dalam konstitusi, termasuk upaya untuk melakukan amandemen merupakan Langkah tidak terpuji dan cenderung menyesatkan.

Secara yuridis, konstitusi negara dengan jelas dan tegas menyebutkan dalam Pasal 7 bahwa “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”.

Pesan konstitusi ini sangat jelas, tegas dan tidak multitafsir. Disamping itu, konstitusi merupakan peraturan perundang-undangan tertinggi yang harus diikuti dan dipatuhi oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali.

Sampai disini, mungkin para pengusul Jokowi 3 Periode akan mengajukan pertanyaan, bagaimana kalau dilakukan amandemen terhadap konstitusi tersebut untuk melegalkan tujuan agar Jokowi 3 periode?

Hal ini tentu saja merupakan suatu pemaksaan kehendak, dan apabila ini dilanjutkan kemudian Jokowi terealisasi menjadi kontestan dalam Pilpres 2024 dan terpilih, maka saat itulah terjadi apa yang disebut Bourdieu sebagai doksa.

Bourdieu dalam The Rule of Art, Genesis and Structure of the Literary Field memaknai doksa sebagai perangkat aturan, nilai, konvensi dan wacana yang mengatur arena secara keseluruhan dan berpengaruh sejak lama atau disajikan sebagai akal sehat (Bourdieu, 1996: 228). Dengan kata lain, doksa merupakan puncak dari kekerasan simbolik, dimana pandangan penguasa dianggap sebagai pandangan seluruh masyarakat, dan masyarakat tidak lagi memiliki sikap kritis pada pandangan penguasa.

Pandangan penguasa itu biasanya bersifat sloganistik, sederhana, populer, dan amat mudah dicerna oleh rakyat banyak, walaupun secara konseptual, pandangan tersebut mengandung banyak kesesatan.

Doksa menunjukkan, bagaimana penguasa bisa meraih, mempertahankan, dan mengembangkan kekuasaannya dengan mempermainkan simbol yang berhasil memasuki pikiran yang dikuasai, sehingga mereka kehilangan sikap kritisnya pada penguasa. lalu pihak yang dikuasai melihat dirinya sama dengan penguasa.

Mereka ditindas, tetapi tidak pernah merasa sungguh ditindas, karena mereka hidup dalam doksa.

Wacana politik tentang Jokowi 3 periode, menurut penulis bukanlah wacana yang harus dilempar ke publik dengan sembarangan, apalagi di tengah psikologi masyarakat yang sedang dihantam pandemi Covid-19, dimana tidak sedikit masyarakat yang terpuruk kondisinya, terutama secara ekonomi dan kesehatan.

Jelas tidak ada kearifan bagi siapapun yang mewacanakan hal tersebut, karena bukan hanya menodai filosofi kepemimpinan namun juga memperkosa konstitusi negara yang sudah jelas dan tegas amanatnya.

Di tengah kondisi saat ini, banyak wacana politik yang layak dikonsumsi dan disajikan ke publik, dibandingkan wacana Jokowi 3 periode.

Sebut saja wacana terkait politik anggaran di tengah pandemi Covid-19 dengan berbagai ragam permasalahannya, mulai transparansi pengelolaan sampai ketepatan penggunaannya, mengingat berbagai berita menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkurang sumber pendapatannya.

Kondisi ini tentu akan berdampak kepada tata kelola keuangan, yang pada akhirnya akan berdampak juga secara langsung kepada masyarakat.

Wacana lainnya, bisa saja terkait politik media yang harus diarahkan untuk memberikan dan memperkuat literasi media, khususnya literasi digital terkait berita-berita dan pesan edukasi bagi masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Tentu masih banyak wacana lainnya yang bisa dilacak agar lebih layak tersaji bagi masyarakat Indonesia saat ini.

 

 

Penulis :

Nurdin Sibaweh
Pembelajar Komunikasi dan Peneliti Banten Institute for Regional Development (BIRD)

Baca Juga

Komentar Anda

Your email address will not be published.