INAnews.co.id, Jakarta- Sekjend DEN KSBSI, Dedi Hardianto mengkritik dan menyayangkan pemberian fasilitas khusus di hotel berbintang bagi anggota DPR yang terpapar Covid-19 ketika menjalani isolasi mandiri. Fasilitas tersebut dinilai menggambarkan kondisi kurang peka pada keadaan masyarakat kecil dan kaum buruh saat pandemi ini.
Seperti diketahui Sekretariat Jenderal DPR RI menerbitkan surat edaran bernomor SJ/09596/SETJEN DPR RI/DA/07/2021 yang berisi informasi terkait penyediaan fasilitas isolasi mandiri bagi anggota DPR yang terpapar positif Covid-19 tanpa gejala (OTG) maupun gejala ringan. Fasilitas karantina/isolasi mandiri tersebut diperuntukkan bagi Anggota DPR RI, staf dan ASN di lingkungan DPR yang terkonfirmasi positif Covid-19. Fasilitas isoman tersebut disediakan di dua hotel bintang tiga di Jakarta yaitu Hotel Ibis di Jalan Daan Mogot dan Hotel Oasis di Jalan Senen Raya.
Atas Fasilitas isolasi mandiri di hotel berbintang yang akan didapat anggota DPR RI RI jika terpapar COVID-19. Sekjen DEN KSBSI, Dedi Hardianto mengkritik keras fasilitas isoman di hotel bagi anggota DPR.
Sekjend DEN KSBSI, dalam konferensi persnya secara tertulis pada Sabtu (31/7/2021), menilai terbitnya surat edaran itu sungguh sungguh sangat menyakiti masyarakat kecil dan kaum buruh. Agak memalukan apabila anggota DPR minta diberikan fasilitas khusus untuk isoman dihotel berbintang sementara kaum buruh Isoman dirumah kontrakan tanpa fasilitas yang memadai. Dimana hati nurani wakil rakyat saat suasana rakyat sedang kesusahan sementara mereka justru minta fasilitas mewah.
” Sebagai anggota DPR memiliki kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri jika terpapar Covid-19 karena pasti paham apa yang harus dilakukan, kerena anggota DPR pilihan rakyat ini mendapat semua fasilitas mulai dari biaya sewa rumah, biaya mobil, dan biaya biaya lainnya serta tunjangan tunjangan yang jumlahnya sangat besar. Sehingga jika anggota DPR juga terpapar Covid19, akan mampu beli obat-obatan sendiri dan bisa isolasi mandiri atas biaya sendiri.” Ujar Dedi menegaskan.
Selanjutnya Dedi yang juga mantan korwil KSBSI DKI ini menambahkan, Kondisi saat ini sangat sulit karena masyarakat kecil kaum buruh yang terpapar Covid-19, harus antre untuk dapat pelayanan di rumah sakit, bahkan belum tentu dapat kamar jika ingin isolasi di Rumah Sakit, ditambah minimnya support dari pabrik/perusahaan tempat kerjanya, bahkan dibeberapa pabrik karyawan yang terpapar harus di isolasi dirumah kontrakan tanpa mendapat support vitamin dan obat-obatan bahkan yang terjadi juga ada yang dipotong gajinya.
Lebih lanjut, Dedi Hardianto menilai bahwa seharusnya kebijakan DPR berdasarkan aspirasi dan kondisi masyarakat yang sedang terjadi saat ini. Menurutnya, sikap tak pedulinya wakil rakyat pada suara rakyat dan kondisi masyarakat kecil sedang dihantam badai Pandemi Covid19 saat ini tentu menjadi sesuatu yang kontras. Pasalnya, DPR adalah satu-satunya lembaga yang bekerja atas kepercayaan untuk mewakili rakyat di hadapan kebijakan pemerintah.
Dalam kondisi saat ini Dedi Hardianto menuturkan, seharusnya anggota dewan meningkatkan kinerja dalam penanganan Covid-19 di tengah banyaknya warga miskin yang semakin kesulitan akibat PPKM darurat.
“Bagaimana DPR mau mewakili rakyat, kalau mereka ternyata hanya sibuk mengurusi fasilitas buat mereka sendiri ketika fasilitas serupa yang nyata nyata juga sangat dibutuhkan rakyat kebanyakan saat ini dalam menghadapi Pandemi Covid19,” kritik Dedi.
Minta Dibatalkan
Sementara itu berdasarkan suara suara dari 24 korwil KSBSI di seluruh Indonesia, meminta Sekjend DEN KSBSI untuk menyampaikan aspirasi suara mereka,dengan menyatakan bahwa Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) tidak setuju dengan keputusan Sekjen DPR RI untuk menyediakan fasilitas isolasi mandiri di hotel berbintang bagi anggota DPR. Para Korwil KSBSI meminta sebaiknya fasilitas isoman di hotel tersebut dibatalkan.
“Bahwa terhadap keputusan Sekjen DPR yang menyediakan hotel berbintang dengan segala fasilitasnya untuk isoman para anggota DPR yang terpapar Covid-19, saya kira ini tidak tepat dan sangat menyakiti hati rakyat, maka kami berharap ini dibatalkan,” kata Dedi pada wartawan diruang media KSBSI.
Kemudian Dedi menyarakan sebaiknya anggaran yang diperuntukkan buat fasilitas isoman di hotel tersebut dialokasikan untuk masyarakat kecil. Dia menyebut lebih baik refocusing anggaran di DPR untuk penanganan Covid-19 diberikan kepada masyarakat yang sekarang menderita karena Pandemi Covid19 dan tidak tahu sampai kapan Pandemi Covid19 ini berakhir. Para Anggota DPR seharusnya bisa sejalan dan bahu membuat dengan pemerintah menangani bencana Pandemi Covid19 ini secara bersama sama.
“Bilamana ada anggaran DPR yang dilakukan untuk refocusing penanganan Covid, itu sebaiknya dananya diperuntukkan bagi masyarakat atau rakyat, seperti pengadaan obat-obatan, atau pengadaan sembako, atau bantuan lain yang langsung bisa dirasakan manfaatnya untuk masyarakat kecil atau kaum buruh yang sedang kesusahan,” ucapnya.
Dedi Hardianto beralasan para anggota DPR pasti mampu mengurus diri sendiri tanpa harus difasilitasi oleh negara. Selain itu, menurutnya, saat ini yang paling membutuhkan bantuan adalah masyarakat kecil.
“Jadi untuk anggota Dewan, saya kira mereka sudah mampu untuk mengurus diri sendiri dan tidak perlu difasilitasi oleh negara karena saat ini yang paling dibutuhkan adalah bagaimana kita membantu rakyat yang sedang kesusahan. Kami tegaskan sekali lagi supaya program hotel untuk isoman para anggota DPR dibatalkan,” Pungkas Dedi Hardianto.
