Delapan Perangkat Desa Nggelodae Ajukan Banding Kepada Bupati Rote Ndao Terkait Pemberhentian

742

INAnews.co.id, Rote Ndao – Delapan orang Perangkat Desa Nggelodae ajukan banding administratif kepada Bupati Rote Ndao terhadap Keputusan Kepala Desa Nggelodae yang memberhentikan mereka sebagai Perangkat Desa.

 

Delapan perangkat Desa tersebut diantaranya, Olis Paulus Koanak, Selfince Yohana Ekon, Atri Afliana Lutuh, Alexander Malelak, Ida Royani Jesua, Fencie Sinlae, Alexander Sinlae dan Godlif Tanu.

Mereka mengajukan banding sebagai upaya administratif, dan  ditempuh setelah adanya keberatan yang diajukan oleh para perangkat Desa itu ditolak oleh Kepala Desa Nggelodae.

Upaya banding administratif tersebut didasari alasan dasar hukum dan peraturan ;

Pertama, Keputusan Kepala Desa Nggelodae Tentang Pemberhentian Perangkat Desa secara substansial bertentangan dengan Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jo. Pasal 5 ayat (1), (2), (3) dan (4) Permendagri No. 67 Tahun 2017, Jo. Pasal 23 ayat (1) .

Kedua, Perda Rote Ndao Nomor: 10 Tahun 2019 dengan alasan:

1) Delapan orang perangkat yang diberhentikan belum mencapai umur 60 tahun;

2) Tidak ada yang menjadi terpidana;

3) Semua masih memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;

4) Kepala Desa Nggelodae tidak pernah memberikan teguran dan pemberhentian sementara kepada 8 perangkat desa tersebut tetapi langsung menerbitkan SK Pemberhentian.

Ketiga, Keputusan Kepala Desa Nggelodae Tentang Pemberhentian Perangkat Desa secara prosedural bertentangan dengan Pasal 53 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jo. Pasal 5 ayat (5) & (6) Permendagri Nomor. 67 Tahun 2017, Jo. Pasal 23 ayat (3), (4) dan (5) Perda Rote Ndao Nomor: 10 Tahun 2019.

“Sebab pemberhentian perangkat Desa oleh Kepala Desa Nggelodae tanpa dikonsultasikan dan memperoleh rekomendasi persetujuan dari Camat Rote Selatan,” jelas Urbanus D. Sinlae,SH selaku Kepala Desa Nggeodae pada Selasa 21 september 2021.

Lanjut Urbanus, pemberhentian perangkat Desa Nggelodae tidak didasari rekomendasi dari Plt. Camat Rote Selatan sebab rekomendasi yang diajukan tidak dijawab dalam tenggang waktu tiga hari sehingga sesuai Perda No. 10 Tahun 2019, kami anggap rekomendasi itu disetujui atau dikabulkan.

Pelaksana Tugas Camat Rote Selatan Albeniaftes J.P.Siokain,S.STP.,M.Si saat ditemui diruang kerjanya, mengatakan jika permohonan rekomendasi pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa oleh Kepala Desa Nggelodae sebenarnya telah dijawab oleh Camat Rote Selatan melalui Rekomendasi Camat Rote Selatan Nomor : 141.4/96/KRS.1.1,tanggal 09 Juni 2021 Tentang Penolakan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Nggelodae Kecamatan Rote Selatan, kecuali Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum untuk menggantikan Filmon Liu yang telah mengundurkan diri pada tanggal 28 April 2021.

“Penolakan Rekomendasi Camat Rote Selatan tersebut ditegaskan lagi melalui Surat Penegasan Plt. Camat Rote Selatan Nomor: 140/143/KRS 1.1, tanggal 06 September 2021,” tutur Albeniaftes.

Lanjutnya, pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa oleh Kepala Desa Nggelodae tanpa adanya rekomendasi persetujuan dari Camat Rote Selatan merupakan pelanggaran terhadap UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Permendagri 67 Tahun 2017 maupun Perda Rote Ndao Nomor: 10 Tahun 2019.

“Oleh karena itu secara administratif Plt. Camat Rote Selatan telah memberikan Teguran Tertulis kepada yang bersangkutan melalui Surat Teguran Nomor: 140/146/KRS.1.1, tanggal 09 September 2021,” ungkap Albeniaftes.

Hal Senada diungkapkan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Rote Ndao,  Hangry J. Mooy, SH.,M.Si mengatakan bahwa pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa tanpa didasari rekomendasi persetujuan dari Camat merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Hangry katakan, terkait dengan upaya banding administratif yang diajukan kepada Bupati Rote Ndao, selanjutnya akan dikaji oleh Dinas PMD dan Bagian Hukum.

“Selanjutnya diserahkan kepada Bupati untuk dijatuhkan putusan dengan tenggang waktu 10 hari terhitung sejak diterimanya banding administratif,” ucapnya.

“Sedangkan terkait ada atau tidaknya sanksi yang dijatuhkan kepada Kepala Desa Nggelodae harus melalui pengkajian,” lanjut Hangry.

Rian Kapitan,SH.,MH seorang Advokat di Kota Kupang dan Dosen Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum UKAW yang diwawancarai INAnews , via Telepon, pada selasa 21 september 2021, mengatakan upaya banding administratif harus sudah diselesaikan oleh pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan banding administratif.

“Namun apabila dalam tenggang waktu 10 hari kerja belum ada keputusan dari pejabat berwenang maka permohonan banding administratif itu dianggap dikabulkan dan dalam tenggang waktu 5 hari kerja pejabat yang menerbitkan keputusan, dalam hal ini Kepala Desa Nggelodae harus mencabut keputusannya,” jelas Rian.

Menurutnya,hal ini sangat tegas diatur dalam Pasal 78 UU Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
Keputusan terhadap upaya banding administratif ada 2 kemungkinan yakni mengabulkan permohonan atau menolak permohonan.

“Jika mengabulkan permohonan maka Kades harus mencabut keputusan dan memulihkan hak-hak perangkat desa, sedangkan jika menolak permohonan maka para perangkat desa memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu selama 90 hari sejak adanya keputusan banding administrasi,” kata Rian tegas.

 

 

Reporter : Dance Henukh

Editor : M. Helmi. R

Baca Juga

Komentar Anda

Your email address will not be published.