Eskalasi Amarah Terhadap Edy Mulyadi Semakin Meluas

632

INAnews.co.id, Kalbar – Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Barat berserta dengan organisasi masyarakat Dayak adakan rapat untuk melaporkan Edy Mulyadi ke Polda Kalimantan Barat.

Pernyataan kontroversi Edy Mulyadi yang viral di media sosial dan pesan berantai hingga saat ini masih tuai kecaman masyarakat Kalimantan, tak terkecuali di Kalimantan Barat.

“Pernyataan Edy Mulyadi ini sangat melukai hati masyarakat Kalimantan secara keseluruhan, bukan hanya etnis Dayak saja, tetapi seluruh etnis yang tinggal di pulau Kalimantan, dan pernyataannya juga sudah menciderai kebinekaan,” ungkap Ketua umum DAD Provinsi Kalimantan Barat, Jakius Sinyor. Senin, 24 Januari 2022.

Edy Mulyadi dianggap telah menghina masyarakat Kalimantan dengan mengatakan Kalimantan sebagai tempat “jin membuang anak” serta pernyataan lainnya yang memicu reaksi masyarakat diseluruh penjuru Kalimantan.

“Seluruh masyarakat Kalimantan merasa tersakiti. Kita akan membuat suatu sikap terhadap vidio yang beredar dan akan melapor ke Polda Kalbar secara tertulis melalui advokat DAD serta Ormas yang hadir pada hari ini. Dan tentunya kita juga akan mengambil langkah hukum adat terhadap Edy Mulyadi dan kawan-kawan,” lanjutnya.

Jakius Sinyor juga mengatakan akan berkoordinasi dengan lembaga adat Dayak yang ada di Kalimantan Timur dan Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) agar hukum adat juga diberlakukan selain hukum positif sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara Indonesia.

Dalam rapat bersama tersebut, Sekjen MADN, Yakobus Kumis juga mengatakan hal yang senada bahwa masyarakat Kalimantan sudah bergerak menyikapi pernyataan Edy Mulyadi.

“Tidak perlu pakai somasi lagi. LBH MADN sedang membuat rumusan hukum agar proses hukum positif dan hukum adat ditegakan. Hati kita sudah tersakiti, dihina dan dilecehkan oleh EM ini,” katanya dengan nada tinggi.

Delik hukum atau pasal-pasal yang akan di sangkakan terhadap Edy Mulyadi sudah disiapkan bersama bukti-bukti pernyataan Edy Mulyadi yang dianggap melanggar hukum sebagai dasar laporan di Kapolda Kalbar.

“Kita sudah siapkan beberapa pasal dan barang bukti untuk memperkuat laporan kita besok, diantaranya adalah kita sangkakan telah melanggar pasal 14 ayat 1 dan ayat 2, serta pasal 15 undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana,” tegas Bobpi Kaliyono, SH, Kepala Bidang Advokasi Hukum dan HAM, Organisasi Pemuda Dayak Kalimantan Barata (PDKB).

 

 

Reporter : Antonius

Baca Juga

Komentar Anda

Your email address will not be published.