Momentum G20, Inggris, Jepang dan Korsel Teken MOU Investasi MRT

INAnews.co.id, Nusa Dua – Inggris, Jepang, dan Korea Selatan menandatangani nota kesepahaman untuk berinvestasi di moda transportasi massal berbasis rel di ibu kota Jakarta yaitu MRT.

Saat ini moda tersebut sudah mengoperasikan fase pertama melayani rute utara-selatan antara Lebak Bulus menuju Bundaran Hotel Indonesia sejauh 16 kilometer.

Kemudian sedang dikembangkan fase kedua, Bundaran HI menuju Ancol Barat sejauh 11,8 km dan direncanakan beroperasi pada tahun 2027 mendatang.

Untuk pengembangan fase tiga dan empat MRT ibu kota, sebanyak tiga negara menyatakan keseriusannya untuk menggarap proyek strategis nasional itu.

Nota kesepahaman kerja sama atau Memorandum of Coorporation (MoC) dilakukan di sela-sela persiapan KTT G20 di Nusa Dua, Bali, Senin 14 november 2022.

Nota kesepahaman pertama dilakukan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang tentang fase timur-barat sebagai kelanjutan dari fase pertama, dimana Jepang menjadi penyandang dananya.

Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Wakil Menteri untuk Kerja Sama Luar Negeri Satoru Mizushima mewakili Pemerintah Jepang.

Mizushima mengatakan, pengalaman kedua negara dalam membangun MRT fase pertama akan membantu untuk memfasilitasi pembangunan MRT fase berikutnya yaitu koridor timur-barat.

Fase ketiga ini rencananya akan membelah Jakarta, diawali dari Balaraja di Provinsi Banten menuju Cikarang, Jawa Barat.

Total panjang lintasan mencapai 87 km dengan 40 stasiun perhentian.Ini akan menjadi lintasan terpanjang MRT Jakarta.

“Saya berharap kelanjutan kerja sama ini akan semakin meningkatkan kerja sama kedua negara ke depannya di sektor perkeretaapian,” ucapnya.

Negara kedua adalah Inggris. Seperti halnya Jepang, Inggris pun ingin membenamkan investasi mereka pada pengembangan fase ketiga yang menghubungkan dua pusat bisnis nasional.

Artinya, akan ada dua investor dari dua negara adidaya investasi MRT. Nota kesepahaman oleh pihak Pemerintah Inggris ditandatangani oleh Duta Besar untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins.

Dalam kesempatan itu, Owen mengungkapkan kebanggaannya karena Inggris telah ambil bagian dalam pengembangan transportasi kereta di Indonesia, termasuk proyek MRT Jakarta fase pertama dan proyek LRT Jakarta.

“Inggris selalu siap untuk mendukung Kementerian Perhubungan dan Pemerintah DKI Jakarta untuk mengembangkan fase-fase MRT berikutnya, termasuk melalui Expression of Interest dari UK Export Finance untuk menyiapkan pendanaan sebesar USD1,25 miliar (Rp19,375 triliun). Kami siap untuk berkolaborasi dengan seluruh mitra untuk membawa kerja sama ini ke tahap selanjutnya,” ujar Owen.

Kemudian negara ketiga yang menandatangani nota kesepahaman adalah Korea Selatan diwakili Menteri Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi Won Hee-ryong.

Korea akan berinvestasi pada fase empat lintas Fatmawati-Kampung Rambutan. Ruas ini panjangnya sekitar 12 km dan lintasan rencananya akan dibangun antara melayang dan bawah tanah.

Kepastian investasi Negara Gingseng di MRT merupakan hasil pembicaraan pada pertemuan bilateral RI-Korea Selatan.

Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan, saat ini banyak negara tertarik untuk berinvestasi pada infrastruktur transportasi di Indonesia, khususnya MRT.

Melalui nota kesepahaman ini, ia berharap bisa menjadi awal percepatan pengembangan MRT Jakarta dan solusi mengurangi kemacetan serta memajukan moda transportasi publik ramah lingkungan.

“Pengembangan angkutan massal perkotaan seperti MRT Jakarta sangat penting untuk terus dilakukan. Saat ini Jakarta dinilai sebagai kota yang cukup representatif untuk percontohan pengembangan angkutan massal perkotaan. Tempat-tempat lain yang sekarang sedang akan dilakukan studi berkaitan dengan MRT dan LRT yaitu Medan, Bandung, Surabaya, dan Bali,” tutur Menhub.

Budi mengakui bahwa momentum Presidensi G20 Indonesia dimanfaatkan untuk mencari peluang kerja sama pembangunan infrastruktur transportasi dengan banyak negara, melalui pendanaan kreatif non-APBN.

Hal ini dilakukan agar pembangunan infrastruktur transportasi dapat terus dilakukan dalam rangka meningkatkan konektivitas dan daya saing negara, di tengah keterbatasan APBN.