Sistem Pemilu 2024 Sama Seperti Pemilu 2019, Menggunakan Sistem Pemilu Terbuka

483

INAnews.co.id, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan  sistem pemilu tertutup.

Mahkamah Konstitusi pada sidang putusan pada hari kamis 15 junin2023, akhirnya memutuskan sistem Pemilu 2024 akan dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang terbuka untuk umum di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (15/6/2023).

Sebelumnya pemohon mengajukan permohonan uji materi diajukan pada 14 November 2022.

MK menerima permohonan dari lima orang yang keberatan dengan sistem proporsional terbuka. Mereka ingin sistem proporsional tertutup yang diterapkan.

Dengan sistem proporsional tertutup, pemilih tidak bisa memilih calon anggota legislatif langsung.

Adapun pemilih hanya bisa memilih partai politik, sehingga partai punya kendali penuh menentukan siapa yang duduk di parlemen.

Para pemohon terdiri dari Demas

1. Brian Wicaksono (pengurus PDIP cabang Banyuwangi)

2. Yuwono Pintadi

3. Fahrurrozi (Bacaleg 2024)

4. Ibnu Rachman Jaya (warga Jagakarsa, Jakarta Selatan)

5. Riyanto (warga Pekalongan) dan

6. Nono Marijono (warga Depok).

Dari para pemohon memilih pengacara dari kantor hukum Din Law Group sebagai kuasa gugatan.

Sistem proporsional diartikan sebagai perolehan suara partai menjadi perolehan kursi di parlemen secara lebih proporsional.

Sistem proporsional diketahui memiliki beberapa jenis, yakni sistem proporsional terbuka (open-list proportional representation) dan sistem proporsional tertutup (closed-list proportional representation).

Kedua sistem pemilu ini pernah diterapkan di Indonesia dengan masing-masing kelebihan dan kekurangannya.

Proporsional tertutup di Indonesia dilaksanakan pada Pemilu 1955, Pemilu Orde Baru (Orba), dan Pemilu 1999.

Sementara proporsional terbuka dilaksanakan sejak Pemilu Legislatif 2004, 2009, 2014, dan 2019.

Pengertian Sistem Proporsional Terbuka

Dikutip dari Buku Pemilu Dalam Transisi Demokrasi Indonesia : Catatan Isu dan Kontroversi (2018) oleh Januari Sihotang, sistem proporsional terbuka adalah sistem yang memungkinkan rakyat memilih langsung caleg atau wakil rakyat di suatu daerah pemilihan (dapil) yang ditawarkan oleh partai.

Dengan begitu, wakil rakyat terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang dipilih secara langsung.

Sistem ini berlawanan dengan sistem proporsional tertutup yang hanya memungkinkan rakyat untuk memilih partai alih-alih kandidat caleg secara langsung.

Hanya elite partai yang bisa atau berwenang menentukan calon dari parpolnya untuk mendapatkan kursi di parlemen.

 

Baca Juga

Komentar Anda

Your email address will not be published.