INAnews.co.id, Mataram – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto meresmikan gedung baru Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Mataram, yang berlokasi di Jl. Pariwisata No.61, Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis (25/1/2024). Gedung yang usai direnovasi ini telah berdiri sejak tahun 1978 di atas tanah seluas 2.170 m2.
“Dari awal gedung ini berdiri, setelah 45 tahun akhirnya direnovasi secara menyeluruh termasuk penataan loket layanannya. Ini menjadi satu bentuk komitmen kita untuk memberikan tempat bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan pertanahan yang optimal di Kota Mataram,” kata Menteri ATR/Kepala BPN usai meresmikan.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, Kantah Kota Mataram menjadi salah satu aset Kementerian ATR/BPN yang telah bersertipikat elektronik. “Gedung ini haknya sudah elektronik, sudah dialihmediakan menjadi sertipikat elektronik berupa sertipikat Hak Pakai atas nama Kementerian ATR/BPN. Ini jadi bukti kita sudah mulai digitalisasi untuk aset pemerintah,” ujar Hadi Tjahjanto.
Usai meresmikan, Hadi Tjahjanto meninjau loket layanan yang tersedia di Kantah Kota Mataram, mulai dari loket layanan hingga _dashboard_ Seputar Pertanahan atau yang disebut dengan Spartan. “Di loket ini masyarakat bisa mendapatkan berbagai macam layanan, ini bagus, harus dicontoh oleh kantor lain,” lanjutnya.
Adapun informasi yang didapat dari _dashboard_ Spartan antara lain, Informasi layanan (alur berkas, waktu, biaya); peta kelurahan lengkap (peta bidang hasil kelurahan lengkap); peta 3D Kota Mataram (peta bidang tanah dalam 3 dimensi); e-katalog UMKM hasil akses reform & binaan IKAWATI; _live_ cctv Kota Mataram; rating pelayanan; dan layanan pengaduan.
Hadi Tjahjanto berharap, dengan direnovasi seluruh gedung Kantah Kota Mataram, dapat memberikan kenyamanan baik bagi petugas maupun masyarakat pemohon. “Sehingga pelayanan yang diberikan dapat semaksimal mungkin,” pungkasnya.
Pada kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN didampingi oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati; Tenaga Ahli Bidang Penyelesaian Sengketa dan Konflik, Imam Pramukarno; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB, Lutfi Zakaria beserta jajaran. Turut hadir, Pj. Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi beserta perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat.
