Selain Pemerintah Pusat dan Penegak Hukum, DRD Kalimantan Timur Minta DPRD Panggil Bupati Sri Juniarsih dan Dinas PUPR

878

INAnews.co.id, Berau – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menyiapkan anggaran sebesar Rp 122,9 miliiar untuk penanganan banjir di Kecamatan Tanjung Redeb untuk tahun anggaran 2024.

Bupati Berau Sri Juniarsih menuturkan, pihaknya mendukung peningkatan kemajuan untuk daerah perkotaan.

Terkait pernyataan Bupati Berau Sri Juniarsih dan APBD yang diusulkan senilai ratusan miliar untuk drainase kawasan pemukiman dan peningkatan jalan berbeda dengan fakta di lapangan.

Fakta dilapangan Dewan Rakyat Dayak (DRD) Kalimantan Timur, temukan anggaran ratusan miliaran rupiah yang digelontorkan oleh Bupati Berau Sri Juniarsih diduga tidak efektif dan banjir masih terjadi, serta proyek yang dikerjakan asal dan sarat dugaan korupsi.

DRD temukan proyek Drainase di jalan Murjani III yang di anggarkan melalui dana APBD senilai miliaran rupiah hingga kini tidak bisa menampung debit air.

Ketua DRD Kalimantan Timur  Siswansyah katakan, jika panitia proyek maupun pihak perencana pada proyek ini sebelum melakukan pengerjaan proyek setidaknya melakukan studi kelayakan pekerjaan terlebih dulu.

“Besarnya anggaran yang di kucurkan Pemerintah Kabupaten Berau atas hasil PAD daerah di tahun 2023 untuk menanggulangi banjir di beberapa titik yang ada di Tanjung Redeb tidak membuahkan hasil yang maksimal,” ujar Siswansyah.

Lanjutnya banjir masih saja terjadi di beberapa titik bila hujan turun, dirinya meminta kepada Presiden RI dan KPK menindaklanjuti korupsi yang merajalela di Kabupaten Berau.

“Kenapa kami minta Pemerintah Pusat harus memanggil Bupati, karena Bupati dan Kepala Dinas PUPR sebagai penanggung jawab APBD. Selain itu juga KPK atau Kejaksaan untuk periksa agar kejadian seperti ini tidak akan terulang kembali di Anggaran tahun 2024,” sambung Siswansyah.

“Ini juga harus menjadi contoh untuk seluruh instansi yang notabenenya memakai dana APBN atau APBD.

Efek jera harus juga diberikan kepada mereka yang berani melanggar aturan hukum dan konstitusi,” tegasnya.

DRD Kalimantan Timur mengkritik jika miliaran proyek ini dibangun dari hasil pajak masyarakat kabupaten Berau.

“Ketika pengerjaan proyek ini dikerjakan asal asalan dari hasil uang rakyat, maka kami meminta, DPRD dan Pemerintah Daerah panggil kontraktor pelaksana termasuk PPK pada proyek ini, inikan proyek gagal,” tegasnya.

Lanjurnya , Siswansyah minta selain Pemerintah Pusat khususnya Presiden RI dan pihak penegak hukum di Pemerintah Pusat juga harus peka terhadap isu ini.

“Teruntuk pihak DPRD Pemerintah Kabupaten Berau, parlemen sebagai benteng aspirasi rakyat dan juga pengawas dan perencana APBD juga harus memanggil Bupati Berau Sri Juniarsih,” tutup Siswansyah dalam rilisnya diterima redaksi pada Senin 26 Maret 2023.

 

Baca Juga

Komentar Anda

Your email address will not be published.