INAnews.co.id, Jakarta– Partai Buruh akan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2025 pada Senin, 17 Februari 2025, bertempat di Hotel Tavia (dahulu Hotel Grand Cempaka), Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Acara pembukaan akan dimulai pukul 09.30 WIB dan dihadiri oleh pengurus Exco Pusat, perwakilan dari 38 Exco Provinsi, serta Exco Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
Rakernas ini merupakan momentum strategis bagi Partai Buruh untuk memperkuat konsolidasi menjelang Pemilu 2029. Selain itu, kegiatan ini menjadi ajang penting untuk menyampaikan sikap politik partai terkait berbagai isu strategis, terutama yang berhubungan dengan perburuhan dan kerakyatan.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa Rakernas kali ini bertujuan untuk mempertegas komitmen partai dalam memperjuangkan keadilan sosial.
“Rakernas ini bukan hanya forum konsolidasi, tetapi juga bentuk nyata komitmen kami dalam memperjuangkan hak-hak pekerja dan rakyat kecil. Kami akan membahas berbagai isu krusial, termasuk revisi UU Ketenagakerjaan yang sesuai dengan keputusan MK terkait Omnibus Law, kelangkaan gas elpiji 3 kg, pembunuhan pekerja migran di Malaysia, serta judicial review terhadap sejumlah undang-undang politik,” ujar Said Iqbal dalam keterangan pers yang diterima media.
Salah satu agenda utama Rakernas adalah pengumuman calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan diusung oleh Partai Buruh dalam Pemilu 2029. Selain itu, partai akan memperjuangkan agenda strategis seperti Presidential Threshold 0% dan Parliamentary Threshold 0%.
Partai Buruh juga telah mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk membuka acara ini. “Kami berharap Presiden Prabowo dapat hadir sebagai bentuk penghormatan terhadap dialog yang konstruktif antara pemerintah dan Partai Buruh. Namun, hingga saat ini, kami masih menunggu konfirmasi dari pihak Istana,” tambah Said Iqbal.
Isu-isu perburuhan dan kerakyatan akan menjadi fokus pembahasan dalam Rakernas ini, termasuk upaya memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil. Partai Buruh menyoroti persoalan kelangkaan gas elpiji yang menyulitkan masyarakat kecil, sekaligus memperkuat perhatian terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia.*
