INAnews.co.id, Jakarta– Kurang dari empat bulan Prabowo berkuasa selaku Presiden. Kini resmi berganti status selaku Capres 2029. Mandat itu diumumkan Gerindra dan didukung partai-partai yang tergabung dalam kabinet KIM.
Rakyat prihatin dan dibuat bingung. Pilpres masih jauh dan belum digelar, kekuasaan Prabowo kini sulit dibedakan. Bertindak selaku presiden yang netral atau menunggangi negara atas ambisi calon presiden.
Manuver Prabowo tersebut, jelas jauh dari amanah konstitusi dan mengkhianati sumpah jabatan. Kekuasaan yang sangat berpotensi bertindak semena-mena demi tujuan melanjutkan agenda perpanjangan jabatan.
Artinya, ketika Presiden berstatus Capres, maka organisasi negara berada dalam kendali kepentingan elite partai. Sudah jelas semua kebijakan presiden sulit dihindari demi maksut terselubung agenda politik Capres.
Tidak netralnya jabatan presiden, sangat membahayakan stabilitas nasional. Hasilnya rakyat dipaksa berada dalam kekuasaan otoriter yang jauh dari prinsip kejujuran, transparansi dan keadilan dalam bernegara.
Atas pemahaman itu, jejaringan aktivis yang tergabung dalam Partai Negoro (Nasional Gotong Royong), menyatakan sikap perlawanan. Menolak secara tegas konspirasi elite partai yang bertindak merusak tatatan demokrasi dan kedaulatan politik rakyat.
Partai Negoro mengajak seluruh elemen pro perubahan untuk berkonsolidasi. Mengambil sikap tegas dan menggalang solidaritas untuk melawan ketidakadilin dalam bernegara. Bersatu dan melawan!
*Ketum Partai Negoro, Faizal Assegaf (dikutip akun X pribadi)
