Menu

Mode Gelap
MAXUS MIFA 7: Solusi Mobilitas Modern di GIIAS 2026 Warga Jakarta Pusat Deklarasi Perang Terhadap Tramadol Buton Selatan Raih LPM Award 2026, Bukti Komitmen Perkuat Pemberdayaan Masyarakat Digitalisasi UMKM Tumbuh Pesat, tapi INDEF Nilai Belum Inklusif Pertumbuhan Ekonomi RI tak Ditopang Sektor Riil Sahroni Desak Polri Ungkap Bandar Besar di Balik 46 Juta Pil Koplo

PERISTIWA

Korban HAM Masih Dibungkam(?)

badge-check


					Foto: Andi Achdian, dok. abad.id Perbesar

Foto: Andi Achdian, dok. abad.id

INAnews.co.id, Jakarta– Sejarawan Dr. Andi Achdian mengkritisi tajam kondisi kemerosotan bangsa Indonesia yang dinilai telah kehilangan kompas moral para founding fathers. Dalam paparannya di Jakarta beberapa waktu lalu, Achdian menyoroti dua masalah mendasar yang melanda kepemimpinan nasional saat ini.

“Kita tidak mendapatkan sebuah kompas moral yang dipegang oleh para pemimpin untuk menjalankan sistem pemerintahan ini,” ujar Achdian dalam forum diskusi yang membahas pentingnya perspektif kesejarahan bagi bangsa.

Menurut akademisi ini, pemerintahan saat ini dijalankan berdasarkan kepentingan politik transaksional jangka pendek, yang sangat bertolak belakang dengan semangat para pendiri bangsa. “Founding fathers kita tidak memperkaya diri dan tidak ingin memperkuat struktur negara yang mahakuasa di hadapan rakyat. Cita-cita mereka adalah membangun kedaulatan rakyat,” tegasnya.

Achdian mengkritisi inisiatif penulisan sejarah ulang yang awalnya diharapkan bisa menjadi kompas moral bangsa. Namun, upaya tersebut justru dinilai menutup-nutupi berbagai fakta sejarah penting.

“Banyak hal yang ditutup-tutupi, padahal sejarah seharusnya menjadi pintu keadilan bagi suara-suara korban yang sampai sekarang tidak diakui, hilang, bahkan dibungkam,” kritik sejarawan yang concern terhadap isu-isu kemanusiaan ini.

Sorotan tajam juga diarahkan pada janji pemerintah untuk memorialisasi korban pelanggaran berat HAM dalam sejarah Indonesia. Achdian mengingatkan pernyataan Presiden pada 2023 yang berkomitmen menyusul memorialisasi kejahatan dan pelanggaran berat HAM, namun hingga kini belum terealisasi.

“Yang kita dapatkan justru glorifikasi dan penekanan pada ide stabilitas dalam menjalankan pemerintahan. Sekali lagi, sejarah sebagai pintu masuk untuk mendapatkan keadilan bagi korban telah ditutup,” pungkas Achdian dengan nada kecewa.

Kritik keras sejarawan ini menggambarkan keprihatinan kalangan akademisi terhadap arah kebijakan pemerintah yang dinilai mengabaikan aspek keadilan historis dan hak asasi manusia dalam upaya membangun narasi sejarah nasional.

Tinggalkan Balasan

Baca Juga

Warga Jakarta Pusat Deklarasi Perang Terhadap Tramadol

7 Agustus 2026 - 22:36 WIB

Menyoroti Nasib Pekerja Muda di Tengah Turunnya Pengangguran

7 Agustus 2026 - 15:31 WIB

Koalisi Sipil Desak DPR Keluarkan Anggaran MBG dari Dana Pendidikan

7 Agustus 2026 - 13:30 WIB

Populer POLITIK