Menu

Mode Gelap
Anggota DPR Desak Raja Juli Antoni Mundur dari Kursi Menhut Lalui Perjalanan Panjang, Didukung Oleh Kemendikdasmen RI Kini Tekiro Mechanic Competition 2026 Menjadi Tingkat Nasional Membangun Maros yang Tangguh: Upaya Pencegahan Banjir dari Hulu hingga Hilir Mahfud Rindu NU Era Kiai Asad-Ali Maksum: Taat Ulama Butir 7 soal Ijazah Palsu Jokowi dari Rektor UGM “Pesan untuk Hakim” Banjir Bandang Tiga Provinsi Ulah Manusia

EKONOMI

Membongkar Praktik “Serakah-nomic”

badge-check


					Foto: Said Didu/tangkapan layar Perbesar

Foto: Said Didu/tangkapan layar

INAnews.co.id, Jakarta– Pengamat politik Muhammad Said Didu mengungkap praktik “serakah-nomik” yang disebutnya sebagai sistem ekonomi terburuk di Indonesia. Dalam video di kanal YouTube-nya, Rabu (26/11), Didu menjelaskan serakah-nomik adalah praktik ekonomi yang dilakukan oligarki dengan merampok rakyat dan negara.

“Oligarki mencari kemudahan, merampok rakyat, merampas negara, kemudian memperoleh keuntungan dari hasil rampokan untuk menyogok penguasa dan aparat hukum guna melanggengkan bisnisnya,” tegas Didu.

Ia membedakan oligarki dengan pengusaha biasa. Menurutnya, semua oligarki adalah pengusaha, tapi tidak semua pengusaha adalah oligarki. Pengusaha berbisnis secara sehat dalam tatanan hukum, sementara oligarki membeli partai politik, aparat penegak hukum, bahkan membuat undang-undang demi melindungi bisnisnya.

Didu menyebut Presiden Prabowo kini tengah memberantas serakah-nomik yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Konsep itu pertama kali diungkap Prabowo pertengahan tahun ini di Solo saat Kongres PSI, lalu diulang berkali-kali hingga di forum internasional seperti KTT APEC di Brasil.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Anggota DPR Desak Raja Juli Antoni Mundur dari Kursi Menhut

4 Desember 2025 - 19:31 WIB

Butir 7 soal Ijazah Palsu Jokowi dari Rektor UGM “Pesan untuk Hakim”

4 Desember 2025 - 13:48 WIB

Militerisasi Sipil Ancam Demokrasi Indonesia

4 Desember 2025 - 11:23 WIB

Populer POLITIK