Menu

Mode Gelap
Anggota DPR Desak Raja Juli Antoni Mundur dari Kursi Menhut Lalui Perjalanan Panjang, Didukung Oleh Kemendikdasmen RI Kini Tekiro Mechanic Competition 2026 Menjadi Tingkat Nasional Membangun Maros yang Tangguh: Upaya Pencegahan Banjir dari Hulu hingga Hilir Mahfud Rindu NU Era Kiai Asad-Ali Maksum: Taat Ulama Butir 7 soal Ijazah Palsu Jokowi dari Rektor UGM “Pesan untuk Hakim” Banjir Bandang Tiga Provinsi Ulah Manusia

POLITIK

Advokat Bisa Dampingi Tersangka Sejak Awal di KUHAP Baru

badge-check


					Advokat Bisa Dampingi Tersangka Sejak Awal di KUHAP Baru Perbesar

INAnews.co.id, Jakarta– KUHAP baru mengatur advokat dapat mendampingi klien sejak paling awal, bahkan ketika masih berstatus pemberi keterangan atau saksi, tidak lagi harus menunggu hingga seseorang ditetapkan sebagai tersangka seperti dalam KUHAP lama.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam wawancara dengan Akbar Faizal di kanal YouTube @AkbarFaizalUncensored, Ahad (30/11/2025), mengenang pengalamannya sebagai aktivis dan advokat publik era Orde Baru. Ia mengungkapkan bahwa dulu advokat hanya bisa duduk, dengar, dan catat, tidak bisa berargumentasi, dan hanya bisa bertemu klien saat break pemeriksaan.

Habiburokhman menjelaskan cara mengawasi aparat penegak hukum adalah dengan memperkuat warga negara melalui advokat.

“Cara mengawasinya dengan memperkuat warga negara. Yang mengawasi negara, aparat negara adalah warga negara. Lewat siapa? Ya lewat advokat,” tegasnya.

KUHAP baru juga mengatur kewajiban penyidik memberikan salinan berita acara pemeriksaan kepada yang diperiksa seketika setelah pemeriksaan selesai, tidak lagi menunggu hingga pelimpahan ke penuntutan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Anggota DPR Desak Raja Juli Antoni Mundur dari Kursi Menhut

4 Desember 2025 - 19:31 WIB

Butir 7 soal Ijazah Palsu Jokowi dari Rektor UGM “Pesan untuk Hakim”

4 Desember 2025 - 13:48 WIB

Militerisasi Sipil Ancam Demokrasi Indonesia

4 Desember 2025 - 11:23 WIB

Populer POLITIK