Amien Rais Sebut KUHP Baru Gerbang Otoritarianisme
- account_circle Robi
- calendar_month Jumat, 9 Jan 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Foto: Amien Rais/tangkapan layar
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
INAnews.co.id, Jakarta– Ketua Majelis Syura Partai Ummat Prof. Amien Rais menilai Indonesia berisiko tergelincir ke arah otoritarianisme di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Peringatan keras itu disampaikan melalui kanal YouTube-nya, Kamis (8/1/2025), dengan menyoroti KUHP baru yang mulai berlaku 2 Januari 2026.
Amien menyebut KUHP baru memberikan payung hukum bagi rezim Prabowo-Gibran untuk menangkap dan memenjarakan siapa saja yang berani mengkritik pemerintah. Ia khususnya menyoroti pasal 218-240 yang mengatur penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara, serta pasal 256 yang mewajibkan izin untuk menggelar demonstrasi.
“Apa bedanya rezim Prabowo-Gibran dengan rezim Soeharto yang menentukan bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang tidak membolehkan adanya oposisi dan melarang demonstrasi atau unjuk rasa?” ujar politisi senior itu.
Dalam pidatonya yang berdurasi sekitar 11 menit, Amien mengkritisi perjalanan demokrasi Indonesia sejak era kemerdekaan. Ia menilai ada “benang hitam” yang melilit kehidupan nasional, yakni kejiwaan bangsa Indonesia dan para pemimpinnya yang sesungguhnya tidak menyukai demokrasi.
Mantan Ketua MPR RI ini mencatat bahwa Presiden Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin yang pada praktiknya kehilangan esensi demokrasi. Begitu pula Presiden Soeharto dengan demokrasi Pancasila yang tidak mengenal oposisi dan melarang demonstrasi.
Amien memberikan penilaian berbeda untuk beberapa presiden lainnya. Ia menilai Presiden BJ Habibie mencoba menghidupkan kembali nilai-nilai demokrasi, sementara Presiden Abdurrahman Wahid dinilai santai dalam menanggapi perkembangan politik dengan ungkapan terkenalnya “gitu aja kok repot.”
Kritik paling tajam dilontarkan kepada Presiden Joko Widodo yang disebut sebagai “presiden terburuk” karena dinilai sukses besar dalam merusak negeri. “Masalahnya jarak antara apa yang diomongkan oleh Pak Jokowi dan apa yang dilakukan itu menganga lebar,” tegas Amien.
Ia juga menyinggung posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden yang disebutnya sebagai “Anak Haram Konstitusi” karena proses pencalonannya yang kontroversial.
Menutup, Amien mengutip peringatan Bung Karno: “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.” Ia memperingatkan bahwa bangsa Indonesia kini tenang-tenang saja dijajah oleh bangsa sendiri setelah lebih dari tiga abad dijajah bangsa asing.
Profesor ilmu politik dari Universitas Gadjah Mada ini berjanji akan menguraikan lebih lanjut substansi otoritarianisme yang menurutnya sedang dimasuki Indonesia dalam konten berikutnya.
- Penulis: Robi
Saat ini belum ada komentar