Gerakan Rakyat: Dari Relawan Anies Menuju Partai Politik Berbasis Gotong Royong

INAnews.co.id, Jakarta– Gerakan Rakyat secara resmi memulai babak baru dalam kancah politik nasional. Organisasi yang awalnya tumbuh secara organik sebagai wadah relawan pendukung Anies Baswedan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu, kini telah sepakat mendirikan sebuah partai politik bernama Partai Gerakan Rakyat.

Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut merupakan evolusi kesadaran politik untuk menjawab kebutuhan akan instrumen formal dalam memperjuangkan agenda perubahan.

Sahrin memaparkan bahwa perjalanan Gerakan Rakyat terbagi dalam tiga fase utama di antaranya, pertama, terbentuk secara organik sebagai “rumah besar” bagi masyarakat yang menginginkan Anies Baswedan menjadi Presiden pada Pilpres 2024.

Lalu kedua, pasca pilpres 2024, kesadaran kolektif mendorong pembentukan organisasi kemasyarakatan (Ormas) formal untuk memiliki sistem, aturan, serta hak dan kewajiban secara jelas.

Kemudian terakhir, melalui forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I pada 18 Januari 2026 yang dihadiri oleh 38 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), 402 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD), serta Dewan Pakar dan jajaran pengurus pusat, diputuskan pembentukan Partai Gerakan Rakyat.

“Sayap-sayap organisasi, sayap pemuda, badan-badan otonom, badan kebencanaan, badan perempuan, badan pengawalan keamanan, dan juga dewan pakar hadir dalam sebuah forum yang terhormat itu dan disitulah diputuskan, ditetapkan bahwa gerakan rakyat menetapkan, mendirikan partai politik yang kita sebut dengan Partai Gerakan Rakyat,” ujar Sahrin saat menjadi narasumber dalam program Beritasatu Utama secara live di YouTube @BeritaSatuChannel, Senin (19/1/2026).

“Partai Gerakan Rakyat ini tidak bisa dilepaskan dengan Mas Anies Rasyid Baswedan. Kalau kita lihat sejarahnya, lahirnya dari kerelawanan memperjuangkan Anies sebagai presiden, maka ini tersambung terus sehingga Anies dan gerakan rakyat ini bagaikan dua sisi mata uang,” lanjutnya.

Mengenai Partai Gerakan Rakyat mengusung platform ideologis keadilan sosial, Sahrin menegaskan bahwa setiap kader wajib menginternalisasi nilai-nilai Panca Dharma, yang meliputi Religiusitas, Nasionalisme Kerakyatan, Kersa Ksatria, Kasih Sayang, dan Integritas Moral.

“Satunya kata dan satunya perbuatan ini adalah menjadi hal yang penting dan hal yang langka di republik ini. Sering kali pemimpin mengatakan A, perbuatannya B. Ini adalah panca dharma,” jelas Sahrin.

Sementara itu, sebagai pembeda dengan partai lain, Sahrin menekankan lima prinsip manajerial yang diterapkan dalam Partai Gerakan Rakyat, seperti Musyawarah Mufakat, Gotong Royong, Transparansi, Meritokrasi, dan Egalitarianisme.

“Jadi inilah sebenarnya yang dimaksud dengan bila pertanyaannya yang membedakan antara partai ini dengan mungkin yang lainnya,” ungkapnya.

Terkait posisi terhadap pemerintah, Sahrin menegaskan bahwa Partai Gerakan Rakyat memilih jalan dukungan kritis atau biasa disebut “Critical Support”.

“Posisi kita jelas, critical support. Misalnya satu, bencana yang terjadi, kita mendesak kepada pemerintah untuk menetapkan itu sebagai bencana nasional. Yang kedua, ketika peristiwa itu melembung, bagaimana gerakan rakyat juga gigih memperjuangkan agar bagaimana penegakan hukum itu mampu ditegakkan secara benar,” pungkas Sahrin.

“Ini adalah yang kita sebut dengan critical support. Kita mendukung ketika ada kegiatan-kegiatan pemerintah yang memang berorientasi pada kepentingan rakyat,” tutupnya.

Seperti diketahui, ormas Gerakan Rakyat sepakat untuk mendirikan sebuah parpol dengan nama Partai Gerakan Rakyat. Keputusan bersejarah itu ditetapkan dalam Rakernas I di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (18/1/2026).

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, perkumpulan Gerakan Rakyat mendirikan sebuah partai politik dengan nama Partai Gerakan Rakyat. Lalu, mengangkat dan mengesahkan saudara Sahrin Hamid sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat dalam masa bakti tahun 2026-2030,” ucap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerakan Rakyat, Muhammad Ridwan.*