News Feed
light_mode
Trending Tags

Indonesia Tidak Pernah Gagal Bayar Utang

  • account_circle Robi
  • calendar_month Jumat, 23 Jan 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

INAnews.co.id, DavosPresiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sebagai “titik terang global” dengan pertumbuhan ekonomi konsisten di atas 5% selama satu dekade dan tidak pernah gagal bayar utang sepanjang sejarah, dalam pidatonya di WEF Davos, Kamis (22/1/2026).

“Ekonomi Indonesia tumbuh lebih dari 5% setiap tahun selama dekade terakhir, dan saya yakin tahun ini pertumbuhan akan lebih tinggi,” kata Prabowo, dikutip dari laporan IMF yang menyebut Indonesia sebagai “global bright spot”.

Inflasi terjaga sekitar 2%, defisit pemerintah di bawah 3% dari PDB. “Lembaga internasional memuji kami bukan karena optimisme tak berdasar, tapi karena bukti. Mereka akui ekonomi Indonesia resilient dan kebijakan kami terkalibrasi dengan baik,” ujarnya.

Kredibilitas Indonesia dibangun bertahun-tahun dengan konsistensi. “Indonesia dalam sejarah tidak pernah sekalipun gagal bayar utang. Tidak sekalipun. Pemerintahan berikutnya selalu bayar utang pemerintahan sebelumnya. Presiden penerus selalu hormati utang administrasi sebelumnya,” tegasnya.

Stabilitas ini bukan kebetulan. “Terjadi karena kami memilih persatuan atas fragmentasi, persahabatan dan kolaborasi atas konfrontasi, selalu persahabatan atas permusuhan,” kata Prabowo.

Februari lalu, pemerintah mendirikan dana kekayaan negara Dantara Indonesia dengan aset kelolaan USD 1 triliun. “Dantara berarti energi untuk masa depan Indonesia. Dengan Dantara, saya bisa berdiri di depan Anda sebagai mitra setara,” katanya.

Dantara mengelola 144 BUMN yang akan dirasionalisasi menjadi maksimal 300. “Kami akan buang inefisiensi, terapkan tata kelola terbaik dan manajemen standar internasional,” ujarnya.

Prabowo mengizinkan Dantara merekrut ekspatriat untuk memimpin perusahaan-perusahaan ini. “Kami ingin otak dan pikiran terbaik dunia,” tegasnya.

Dalam dua bulan pertama, program efisiensi menghemat USD 18 miliar dengan menghentikan program tidak efisien dan meragukan, yang kemudian dialihkan ke proyek perbaikan kehidupan masyarakat.

  • Penulis: Robi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Berita Rekomendasi

  • Mahkamah Agung studi banding aplikasi e-court ke Singapura

    Mahkamah Agung studi banding aplikasi e-court ke Singapura

    • calendar_month Rabu, 14 Nov 2018
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Jakarta – Aplikasi e-court yang telah mulai berjalan di sejumlah pengadilan sejauh ini baru mencakup proses pendaftaran secara online (e-filing), pembayaran secara online (e-payment), dan pemanggilan secara online (e-summons).

  • Polda Maluku Evakuasi Warga Terdampak Erupsi Gunung Api Ibu di Halmahera

    Polda Maluku Evakuasi Warga Terdampak Erupsi Gunung Api Ibu di Halmahera

    • calendar_month Selasa, 28 Jan 2025
    • account_circle Robi
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Jakarta– Polri melalui jajaran Brimob Polda Maluku Utara dan Polres Halmahera Barat melaksanakan evakuasi terhadap warga terdampak erupsi Gunung Api Ibu, dengan prioritas utama pada kaum lansia yang memiliki keterbatasan fisik. Evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan truk Polri untuk memastikan keamanan dan kenyamanan warga yang dievakuasi. “Selain itu, Polri juga memberikan bantuan teknis dan logistik […]

  • Program Padat Karya 2021, Resmi Dibuka Oleh Herson Manyulu

    Program Padat Karya 2021, Resmi Dibuka Oleh Herson Manyulu

    • calendar_month Senin, 22 Mar 2021
    • account_circle Resa R
    • 0Komentar

      INAnews.co.id Bitung– Pelaksanaan program padat karya tahun 2021, pada UPT Ditjen Hubla gelombang I resmi dibuka oleh Anggota DPR RI asal Sulawesi Utara Herson Mayulu, yang bertempat didepan ruang tunggu penumpang Pelabuhan Kota Bitung, Jumat 19 Maret 2021. Kegiatan ini diprakasai oleh Kementrian Perhubungan yang bekerja sama dengan Komisi V DPR RI, dan Pemerintah […]

  • Bupati Tidak Punya Kewenangan Menetapkan Tarif Pajak, Kemendagri Mesti Turun Tangan

    Bupati Tidak Punya Kewenangan Menetapkan Tarif Pajak, Kemendagri Mesti Turun Tangan

    • calendar_month Jumat, 8 Agt 2025
    • account_circle Robi
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Jakarta– Guru Besar Ilmu Hukum UI, Prof. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa bupati tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif pajak, apalagi menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen. Menurutnya, objek pajak dan tarifnya harus diatur berdasarkan Undang-Undang sesuai Pasal 23A Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia. Demikian disampaikannya lewat akun X-nya, Jumat (8/8/2025). […]

  • Peran Teknologi dalam Optimasi Industri Logistik

    Peran Teknologi dalam Optimasi Industri Logistik

    • calendar_month Kamis, 1 Apr 2021
    • account_circle S Edy
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Jakarta- Logistik merupakan tulang punggung suatu negara, khususnya di negara kepulauan seperti Indonesia. Menurut konsultan internasional, Frost & Sullivan, pangsa pasar industri logistik di Indonesia mencapai lebih dari Rp. 4.300 triliun, dimana 50%-nya disokong oleh industri truk dengan pertumbuhan yang signifikan setiap tahunnya. Dengan populasi lebih dari 267juta yang tersebar di 17.500 pulau, industri logistik di […]

  • DPRD Kota Mataram Tegaskan Polemik Kaplingan Babakan akan Diselesaikan Pemkot Mataram

    DPRD Kota Mataram Tegaskan Polemik Kaplingan Babakan akan Diselesaikan Pemkot Mataram

    • calendar_month Kamis, 2 Jul 2020
    • account_circle Idrus Jalmonadi
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Mataram  – Jajaran pimpinan DPRD Kota Mataram menggelar pertemuan untuk menyelesaikan polemik lahan kaplingan antara sejumlah warga RT 10 Perumahan Babakan Asri, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dengan pengusaha tanah kaplingan, Rabu siang (1/7) di ruang sidang gedung DPRD Kota Mataram. Pertemuan dipimpin Ketua DPRD Kota Mataram, H Didi Sumardi bersama unsur pimpinan […]

expand_less