INAnews.co.id, Jakarta– Politikus PKS Mardani Ali Sera mengusulkan format pilkada asimetris di Indonesia, dengan gubernur dipilih melalui DPRD sementara bupati dan wali kota tetap dipilih langsung oleh rakyat. Usulan ini disampaikan melalui kanal YouTube-nya pada Sabtu (17/1/2026), di tengah perdebatan publik soal mekanisme pemilihan kepala daerah.
Mardani berargumen bahwa gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat memiliki peluang untuk dipilih DPRD, sementara bupati dan wali kota yang merupakan basis otonomi daerah dengan otoritas lebih besar berdasarkan UU Pemda memerlukan legitimasi lebih kuat melalui pemilihan langsung.
“Suara publik sudah sangat jelas ingin demokrasi pemilihan Pilkada secara langsung. Tetapi saat yang sama bahwa kabupaten kota adalah basic dari otonomi daerah dan gubernur adalah perpanjangan tangan pusat,” ujar Mardani.
Politikus yang juga menyebut pentingnya menata politik sebagai “pekerjaan besar” ini mengakui bahwa berbagai survei menunjukkan penolakan kuat masyarakat terhadap pilkada lewat DPRD. Ia menyebut survei Kompas menunjukkan 73 persen menolak pilkada via DPRD, sementara survei Denny JA mencatat 67 persen penolakan.
Namun Mardani berpandangan bahwa opsi asimetris tetap terbuka untuk dibahas sebagai upaya memperbaiki prosedur demokrasi Indonesia. “Kemajuan demokrasi sangat membutuhkan ekosistem yang mencukupi,” katanya.
Terkait tuduhan pilkada langsung berbiaya tinggi, Mardani mengusulkan penurunan ambang batas pencalonan (threshold) menjadi 6,5-7,5 persen dari sebelumnya 20 persen. Menurutnya, langkah ini akan membuka peluang bagi setiap partai mengusung kader terbaik tanpa harus berkoalisi, sekaligus menurunkan biaya politik karena calon tidak perlu “membeli perahu” partai lain.
“Dengan menurunkan threshold-nya, tiap partai sebetulnya diberikan peluang untuk menunjukkan jati diri hasil kerja kaderisasi kepartaiannya,” jelasnya.
Mardani menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik (trust) dalam demokrasi. Ia mencontohkan Singapura yang memiliki stabilitas politik dan merit system kuat, sehingga penegakan hukumnya kokoh dan dolar Singapura dijadikan cadangan devisa oleh banyak negara.
Politikus PKS ini menutup pernyataannya dengan seruan agar elite politik menyikapi perdebatan pilkada dengan “logika yang kuat dan etika yang kuat”, serta tetap menjaga dan mencintai negeri sebagai bagian dari tugas warga negara.
