INAnews.co.id, Jakarta- Pengamat politik Adi Prayitno merespons kritik yang dilayangkan aktivis Papua terhadap kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Papua. Kritik tersebut menilai kunjungan Gibran hanya bersifat seremonial dan belum menyentuh persoalan krusial di Papua.
Dalam kanal YouTube-nya, Sabtu (17/1/2026), Adi menyebut kritik dari aktivis HAM Papua seperti Theo Hesegem dan Pascalis Kosai sebagai masukan konstruktif. Theo, Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Papua, menyarankan agar kunjungan Wapres tidak hanya meninjau pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), bermain bola, meninjau pasar, atau sekolah rakyat.
“Jangan ada kesan bahwa seolah-olah orang Papua itu muncul satu istilah yang disebut ‘Bapak datang anak-anak senang’. Itu tidak akan terjadi di Papua,” ujar Theo sebagaimana dikutip Adi.
Theo menilai persoalan Papua bukan sekadar pembangunan infrastruktur atau ekonomi, melainkan persoalan politik yang berdampak pada krisis kemanusiaan dan pelanggaran HAM. Ia mengusulkan Gibran berdiskusi dengan Dewan Adat atau faksi-faksi politik yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang persoalan Papua.
Aktivis lain, Pascalis Kosai, mengkritik kunjungan Gibran yang berkesan seperti liburan akhir pekan. Pascalis juga mempertanyakan efektivitas Badan Pengarah dan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua yang dinilai tidak memiliki orientasi dan target terukur.
Theo juga menyinggung batalnya kunjungan Gibran ke Kabupaten Yahukimo karena masalah keamanan, yang menurutnya menjadi bukti bahwa persoalan keamanan Papua belum menemukan solusi.
Menanggapi kritik tersebut, Adi menilai kunjungan Gibran sebenarnya bertujuan memastikan program-program strategis pemerintah seperti MBG dan sekolah rakyat berjalan sesuai harapan. “Ketika Wapres berkunjung ke Papua, sepertinya ini juga ingin memastikan bahwa ini adalah program keberpihakan yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah,” jelasnya.
Namun, Adi mengakui adanya aspek yang mungkin dianggap kurang oleh aktivis Papua. Ia menilai kritik tersebut wajar dalam iklim demokrasi dan dapat menjadi masukan agar pemerintah lebih memperhatikan isu prioritas seperti penegakan HAM dan kemanusiaan di Papua.
“Semoga kritik-kritik yang semacam ini sifatnya konstruktif. Tujuannya adalah untuk memberikan input dan masukan kepada wakil presiden,” harap Adi.
Pengamat politik itu menekankan pentingnya dialog dengan tokoh-tokoh Papua untuk menemukan solusi komprehensif bagi persoalan kompleks di Papua, agar wilayah tersebut dapat berkeadilan, makmur, dan maju seperti daerah lainnya.
