Menu

Mode Gelap
Ortuseight Sportstyle Rekomendasi Tepat Menemani Langkah Anda Di Hari Raya Imigrasi Soeta Amankan Tiga WNA Gunakan Paspor Palsu BGN Stop Sementara Operasional 1.512 SPPG di Pulau Jawa Skema Naik BBM Bertahap Jadi Solusi Wisata Dalam Negeri Kalah Saing dari Luar Negeri karena Ini Wakil Bupati Buton Selatan Kembali Jadi Sorotan, Etika Kepemimpinan Dipertanyakan

NASIONAL

Angka Pertumbuhan 5,39 Persen Dinilai Anomali

badge-check


					Foto: M Rizal Taufikurahman/tangkapan layar Perbesar

Foto: M Rizal Taufikurahman/tangkapan layar

INAnews.co.id, Jakarta- Kepala Center of Macroeconomics and Finance (MACFIN) INDEF M. Rizal Taufikurahman menilai pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2025 sebesar 5,39 persen tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Meski angka tersebut merupakan yang tertinggi pasca-COVID, kualitas pertumbuhan dinilai masih bermasalah.

“Pertumbuhan ekonomi harus merepresentasikan kenyataan di lapangan. Angka 5,39 persen ini terkesan bagus tapi anomali dengan realitas,” ujar Rizal dalam diskusi publik INDEF, Kamis (12/2/2026).

Rizal menjelaskan, trigger utama pertumbuhan ekonomi adalah pengeluaran pemerintah yang mendorong konsumsi. Namun konsumsi rumah tangga yang berkontribusi 53 persen terhadap PDB justru tumbuh di bawah 5 persen , tidak mencapai angka pertumbuhan ekonomi nasional. “Ini aneh. Logikanya, kalau kontributor paling besar pertumbuhannya harus di atas rata-rata,” tegasnya.

Kondisi ini, menurut Rizal, telah berlangsung tiga tahun berturut-turut pasca-COVID. Konsumsi rumah tangga terus melemah meski pertumbuhan ekonomi menunjukkan angka solid.

Data BPS mengonfirmasi kekhawatiran Rizal. Industri manufaktur yang mendongkrak ekonomi ternyata didominasi oleh industri alat dan mesin – sektor padat modal yang minim menyerap tenaga kerja. “Ini membuktikan bahwa industri yang dibangun adalah padat modal, bukan padat karya. Akibatnya penerimaan masyarakat tidak naik dan konsumsi turun,” jelasnya.

Struktur ketenagakerjaan Indonesia yang 60 persen informal dan hanya 40 persen formal memperparah situasi. Sektor informal yang tidak optimal terhitung dalam PDB membuat gambaran konsumsi semakin menurun.

Rizal juga menyoroti mobilitas masyarakat saat Nataru 2025 yang tidak segemerlap tahun-tahun sebelumnya, mengonfirmasi lemahnya daya beli. Subsidi transportasi yang diberikan pemerintah dinilai tidak signifikan dampaknya karena kontribusinya kecil.

“Pemerintah harus membangun keseimbangan antara industri padat modal dengan padat karya. Program seperti MBG juga harus tepat sasaran agar benar-benar memperbaiki konsumsi domestik,” tandas Rizal. Menurutnya, tanpa perbaikan fundamental ini, target pertumbuhan 8% di akhir periode Prabowo akan sulit tercapai.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

BGN Stop Sementara Operasional 1.512 SPPG di Pulau Jawa

11 Maret 2026 - 19:59 WIB

Skema Naik BBM Bertahap Jadi Solusi

11 Maret 2026 - 17:59 WIB

Wisata Dalam Negeri Kalah Saing dari Luar Negeri karena Ini

11 Maret 2026 - 15:53 WIB

Populer EKONOMI