INAnews.co.id, Jakarta– Di tengah kisruh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan berbagai persoalan ekonomi yang menghimpit rakyat, para anggota DPR dinilai absen menjalankan fungsi pengawasan. Ironisnya, sejumlah partai justru mulai ramai menyuarakan dukungan untuk Pilpres 2029.
Hal itu dikritik keras oleh mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Mi’ing Bagito dalam kanal YouTube Abraham Samad Speak Up, Selasa (17/2/2026).
“Saya enggak ngelihat ada anggota DPR yang ngotot agar evaluasi ini harus berhentikan dulu, harus dievaluasi dulu. Enggak ada,” ujar Abraham Samad.
Ia menilai diam-nya DPR tidak lepas dari struktur koalisi pemerintahan yang membuat hampir semua ketua partai berada di dalam kabinet. “Kalau ngomong sifatnya kritis pada pemerintah, sesungguhnya harusnya kewajiban menggunakan hak fungsi kontrol itu. Tetapi kalau misalnya ketua partainya ada di kabinet, susah juga,” katanya.
Mi’ing menambahkan, partai-partai yang terburu-buru menyatakan dukungan untuk Prabowo di 2029 setelah baru satu tahun memerintah mencerminkan watak politik yang hanya berorientasi kekuasaan. “Tidak etis membicarakan kekuasaan untuk 2029 di saat rakyat susah untuk makan,” tegasnya.
Keduanya menduga manuver dukungan dini itu bukan murni karena keyakinan, melainkan didorong rasa takut kehilangan posisi. “Jangan-jangan partai-partai ngomong begitu langsung mendukung karena takut kena reshuffle. Kekuasaan itu candu, nagih dia,” ujar Mi’ing.
Abraham Samad menegaskan, kritik yang mereka sampaikan bukan bentuk antipati terhadap pemerintah, melainkan wujud kecintaan terhadap Indonesia. “Kita sayang pada pemerintah agar bisa lebih baik, buat manfaat bagi masyarakat. Karena itu kan uang negara, uang rakyat.”
