INAnews.co.id, Jakarta– Pengamat politik Rocky Gerung melontarkan kritik tajam terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mempertanyakan absennya etos republikanisme dalam kepemimpinan yang dinilai lebih mengedepankan gaya kerajaan ketimbang nilai-nilai republik.
Dalam tayangan di kanal YouTube-nya, Selasa (3/2/2026), Rocky menggunakan poster bertuliskan tiga tokoh bangsa—Jenderal Sudirman, Hugeng Imam Santoso, dan Sultan Syahrir—sebagai pengingat bahwa republik bukan sekadar bentuk negara, melainkan etos bernegara yang kini ia nilai telah hilang.
“Kenapa upaya untuk menghasilkan republik harus minta izin pada Sudirman, minta izin pada Hugeng, minta izin pada Syahrir? Kenapa foto ini bukan Prabowo?” ujar Rocky, mempertanyakan pilihan ketiga tokoh tersebut dibandingkan pejabat saat ini.
Utang Rp800 Triliun vs Anak 10 Tahun yang Bunuh Diri
Rocky menyoroti kontras tajam antara kebijakan pemerintah dengan realitas rakyat. Ia menyebut program makan siang bergizi gratis dan utang Rp800 triliun, lalu membandingkannya dengan tragedi anak 10 tahun di NTT yang memilih bunuh diri karena tak mampu membeli buku seharga Rp10.000.
“10.000 itu berapa per mil dari Rp17 triliun yang disumbangkan oleh Prabowo pada Donald Trump? Apakah Prabowo punya etos republikanisme atau anak 10 tahun yang memilih secara rasional untuk bunuh diri?” kritik Rocky pedas.
“Prabonomics tanpa Fondasi Akademis”
Kritik keras Rocky juga ditujukan pada konsep “Prabonomics” yang disebutkan Prabowo di Davos. Rocky mempertanyakan dasar epistemologis dan metodologi dari konsep ekonomi tersebut.
“Kalau kita tanya epistemological foundation dari Prabonomics apa? Metodologi dari Prabonomics apa?” tanya Rocky, membandingkannya dengan Reaganomics dan Thatcherism yang memiliki fondasi akademis kuat dari Chicago School of Thought.
Ia menyindir bahwa berbeda dengan Reagan yang konsep ekonominya lahir dari diskursus panjang akademis, Prabowo “self-note mengucapkan sendiri” tanpa dukungan tradisi intelektual.
Republik Tanpa Republikanisme
Rocky menilai Indonesia saat ini hidup dalam “bentuk republik without republicanism ethics”—memiliki infrastruktur republik tetapi instalasinya diisi feodalisme, rasisme, dan nepotisme.
“Sampai kiamat kita enggak bisa temukan satu keterangan bahwa Presiden Prabowo dilindungi oleh the very ideas of republicanism,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pertemuan sejumlah tokoh oposisi dengan Prabowo di Kertanegara yang keluar dengan senyum, serta pidato Prabowo di Sentul yang mengancam akan menindak demonstrasi.
“Di belakang uraian Presiden Prabowo ada kecemasan tentang kemungkinan demonstrasi. Seolah-olah stabil tapi undercurrent politicsnya penuh dengan kegelisahan,” ujar Rocky.
Warisan Buruk 10 Tahun Jokowi
Rocky menilai berbagai krisis yang muncul—mulai dari anjloknya IHSG hingga kerusakan hutan di Sumatera—adalah akumulasi “investasi buruk selama 10 tahun Jokowi” yang kini harus ditelan Prabowo.
“Selama 10 tahun tidak ada etos republikanisme. Yang ada adalah etos kerajaan,” kritiknya.
Ajakan Hidupkan Kembali Republikanisme
Mengakhiri kritiknya, Rocky mengajak publik untuk menghidupkan kembali ide republikanisme melalui pendidikan dan diskursus intelektual, bukan sekadar kemarahan tanpa arah.
“Kita ingin marah karena kita punya arah, yaitu republikanisme. Tanpa republikanisme, tidak ada yang namanya NKRI,” pungkasnya.
Rocky menutup dengan pertanyaan menohok: “Siapa dari 100 Menteri Prabowo yang berbicara tentang republikanisme dalam pengertian etos?”
