INAnews.co.id, Jakarta– Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal, mengkritik pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Board of Peace (BOP) di Washington DC yang dipimpin Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kritik itu disampaikan Dino melalui akun X pribadinya, Sabtu (21/2/2026).
Dino menyoroti absennya dua frasa krusial dalam pidato Prabowo. “Two State Solution dan Palestinian Statehood harus selalu secara eksplisit menjadi rujukan utama pidato Presiden dan Menteri Luar Negeri dalam semua forum mengenai Palestina, terutama dalam pertemuan BOP,” tegasnya.
Ia menunjukkan bahwa negara-negara Muslim lain yang hadir dalam KTT tersebut — Arab Saudi, Qatar, Mesir, Turki, Pakistan, dan Maroko — semuanya secara tegas merujuk pada Two State Solution dan Palestinian Statehood dalam pidato masing-masing. Dino berharap kelalaian Prabowo itu hanya sekadar oversight akibat keterbatasan waktu bicara.
Dino juga menegaskan bahwa penegasan posisi tersebut sangat penting disampaikan langsung kepada Trump. “Dalam Board of Peace, Presiden Trump perlu sekali mendengar penegasan ini secara langsung dari Presiden Prabowo,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa tuntutan agar keanggotaan Indonesia di BOP didedikasikan untuk kemerdekaan Palestina merupakan titipan utama dari ormas-ormas Islam yang telah bertemu Presiden di Istana.
Selain soal pidato, Dino turut mengapresiasi keputusan Prabowo yang tidak mengumumkan kontribusi Indonesia sebesar 1 miliar dolar AS — setara Rp17 triliun — untuk menjadi anggota permanen BOP. Menurutnya, Indonesia tidak perlu berambisi menjadi anggota permanen dan harus selalu memegang opsi untuk keluar apabila misi BOP diselewengkan.
Dino juga mempertanyakan status pasukan perdamaian Indonesia di Gaza, khususnya apakah mereka akan menggunakan blue helmet sebagaimana lazimnya pasukan perdamaian PBB. “Kalau tidak, ini berarti pertama kalinya pasukan perdamaian Indonesia tidak menggunakan blue helmet dan ini perlu dijelaskan kepada publik,” katanya.
Secara keseluruhan, Dino menilai proses BOP masih rapuh dan penuh risiko. Ia menyoroti sejumlah kelemahan, mulai dari ketidakjelasan tata kelola dana yang dikumpulkan BOP, minimnya pembahasan soal political development Gaza dalam masa transisi, hingga ketiadaan empati dari pihak Amerika terhadap korban jiwa dan penderitaan warga Gaza selama dua tahun terakhir. Pernyataan salah seorang anggota eksekutif BOP yang menyebut potensi nilai real estate dan bisnis di Gaza mencapai 150 miliar dolar AS juga ia nilai tidak sensitif.
“Kita tidak mau BOP disalahgunakan menjadi platform untuk membungkam aspirasi Palestina, karena kemungkinan itu cukup besar,” pungkas Dino. “Ke depan tidak cukup Palestina hanya menjadi damai, aman, dan makmur — tanpa kemerdekaan atau statehood, semua itu tidak akan ada artinya.”
