INAnews.co,id, Jakarta- Peneliti Center of Macroeconomics and Finance (MACFIN) INDEF Abdul Manap Pulungan mempertanyakan relevansi dan logika data ekonomi Indonesia yang penuh anomali. Pertumbuhan sektor tanaman pangan yang mencapai 10,13 persen justru tidak menurunkan inflasi, bahkan harga pangan tetap tinggi.
“Ini sangat aneh. Kalau produksi pangan naik, harusnya harga turun karena supply banyak. Tapi kenyataannya inflasi tinggi dan nilai tukar petani juga tidak membaik,” ujar Abdul Manap dalam diskusi publik INDEF, Kamis (5/2).
Menurutnya, masyarakat kelas menengah ke bawah mengalokasikan 60-70 persen pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan inflasi bahan makanan yang sangat tinggi, kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar saja sudah terbatas, apalagi membeli aset seperti properti.
Abdul Manap juga mempertanyakan driver pertumbuhan ekonomi 5,39 persen di triwulan IV. “Tidak ada momentum khusus. Tidak ada kenaikan harga komoditas signifikan seperti 2022. Konsumsi tidak tinggi. Pajak tidak mencapai target bahkan tax buoyancy-nya negatif. Bagaimana cara memasukkan logika bahwa 5,39 persen itu benar?” tanyanya tajam.
Ia membandingkan dengan periode pertumbuhan tinggi sebelumnya yang selalu didorong oleh kenaikan harga komoditas atau pemulihan ekonomi global pasca-pandemi. Namun di 2025, tidak ada faktor pendorong yang jelas.
Lebih parah lagi, kondisi moneter tahun lalu sangat berat dengan imported inflation yang tinggi. “Tahun lalu kita dihantam Trump dari luar, ada demo besar di dalam negeri, politik bergolak. Kalau semua tekanan dari kanan-kiri, kok masih bisa tumbuh 5,39 persen? Luar biasa, tapi tidak masuk akal,” kritiknya.
Abdul Manap menduga ada perubahan produktivitas sektor yang signifikan, terutama konfirmasi bahwa industri manufaktur didominasi industri mesin dan peralatan – sektor padat modal hasil hilirisasi tambang. “Ini mengkonfirmasi bahwa mesin ekonomi kita sekarang dari industri berbasis tambang melalui mesin dan peralatan. Tapi berapa tenaga kerja yang diserap? Inilah yang harus menjadi perhatian,” tegasnya.
Ia mendesak pemerintah menyeimbangkan kebijakan padat modal dengan padat karya dalam transformasi ekonomi, agar pertumbuhan tidak hanya angka tetapi bermakna bagi masyarakat.
