INAnews.co.id, Jakarta– Mantan Dubes RI untuk AS Dino Patti Djalal mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkali-kali menegaskan Indonesia akan keluar dari Board of Peace (BOP) jika bertentangan dengan prinsip dan kepentingan nasional. Penegasan ini disampaikan dalam pertemuan terbuka dengan para pakar kebijakan luar negeri, Rabu (4/2/2025).
“Beliau tidak akan ragu untuk keluar, termasuk kalau negara lain tetap masuk. Ini berkali-kali beliau tekankan,” ujar Dino usai pertemuan di Istana.
Dino menyebut pertemuan berlangsung sangat terbuka dan dua arah, berbeda dengan kesan pertemuan presiden yang biasanya top-down. Presiden Prabowo dinilai realistis dalam memahami risiko keterlibatan Indonesia dalam BOP, terutama ancaman dari Israel yang memiliki pengaruh besar terhadap pemerintahan Donald Trump.
Namun, Prabowo meyakini Indonesia dapat mengimbangi tekanan tersebut dengan menjaga kekompakan bersama negara-negara Islam seperti Saudi Arabia, Turki, Mesir, dan Yordania. “Leverage Indonesia akan lebih besar karena kita selalu menjaga kekompakan dengan negara-negara Islam,” kata Dino menyampaikan pernyataan Presiden.
Dino mengakui BOP merupakan eksperimen dengan risiko kegagalan tinggi. Ia menyebut BOP sebagai “satu-satunya opsi di atas meja” untuk menghentikan gencatan senjata, meski gencatan senjata masih dilanggar Israel. “Ini bukan obat ampuh yang bisa menyembuhkan segala penyakit,” tegasnya.
Menurut Dino, tiga posisi utama Indonesia dalam BOP adalah: masuk dengan memahami risiko yang ada, memegang opsi untuk keluar, dan memastikan tujuan akhir adalah Palestina merdeka melalui solusi dua negara.
Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya menjaga BOP tetap dalam koridor PBB dan tidak keluar dari mandatnya. Kredibilitas BOP, menurut Dino, berasal dari pembentukannya oleh Dewan Keamanan PBB.
Dino mengapresiasi keterbukaan Presiden dalam membahas risiko, opsi, dan skenario yang dapat membahayakan Indonesia ke depan. “Diskusi ini tidak ada batasannya, sangat terbuka dan jujur,” katanya.
Presiden juga berjanji pertemuan dengan komunitas kebijakan luar negeri akan terus berlanjut, sambil mengakui adanya tantangan dalam komunikasi dan persepsi publik terkait keputusan Indonesia bergabung dalam BOP.
