Menu

Mode Gelap
Reformasi Polri Mandek, Jimly-Mahfud Tunggu Presiden CSED INDEF: Ekonomi Syariah Bukan Hanya Nilai Islam Hamas dan Pejuang Gaza Tidak Menolak BOP Penyaluran ZISWAF Masih Karitatif Gaya Diplomasi Prabowo Menarik Perhatian Trump Keuangan Syariah Komersial Bergeser ke Akad Profit-Loss Sharing

POLITIK

Presiden Dorong Gerakan “Gentengisasi” untuk Tingkatkan Sektor Pariwisata

badge-check


					Foto: Prasetyo Hadi/tangkapan layar Perbesar

Foto: Prasetyo Hadi/tangkapan layar

INAnews.co.id, Jakarta– Presiden mencanangkan gerakan “gentengisasi” atau penggantian atap berbahan seng menjadi genteng sebagai bagian dari upaya mendorong sektor pariwisata. Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut program ini bagian dari upaya menciptakan kebersihan dan keindahan lingkungan.

“Salah satu kunci dari sektor pariwisata itu kan adalah berkenaan dengan masalah kebersihan, keindahan. Nah, kemudian di situ ada beberapa hal yang menjadi atensi beliau dalam hal keindahan, dalam hal kebersihan. Di antaranya adalah masalah penggunaan atap yang berbahan seng,” ujar Prasetyo, Rabu (4/2/2026).

Presiden telah menyampaikan arahan ini dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pemerintah pusat dan daerah. Selain gentengisasi, presiden juga menyoroti masalah sampah, papan reklame, baliho, dan kabel-kabel yang mengganggu keindahan kota.

Prasetyo menjelaskan, beberapa kementerian sedang membahas aspek teknis program ini, termasuk teknologi untuk memproduksi genteng dalam jumlah besar. Program diharapkan dimulai tahun ini dengan melibatkan perorangan dan pihak swasta, tidak hanya mengandalkan APBN atau APBD. Detail skema pendanaan masih dalam pembahasan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Donald Trump adalah “Firaun” Zaman Modern yang Bisa Blunder

9 Februari 2026 - 16:48 WIB

Indonesia Sebaiknya Tidak Menjadi Anggota Tetap BOP

9 Februari 2026 - 14:48 WIB

Zaitun Rasmin: Genosida Gaza Masih Berlangsung Meski Ada Gencatan Senjata

9 Februari 2026 - 12:48 WIB

Populer POLITIK