CBA : KPK Berani Periksa Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama
- account_circle Helmi Romdhoni
- calendar_month Minggu, 17 Mei 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Djaka Budi Utama ( foto : dok )
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
INAnews.co.id, Jakarta– Direktur Eksekutif Center For Budget Analisis (CBA), Uchok Sky Khadafi, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil dan memeriksa Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Djaka Budi Utama.
Alasan CBA meminta KPK periksa Djaka Budi terkait pengembangan kasus dugaan korupsi importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Desakan itu disampaikan Uchok Sky setelah KPK menyita satu unit kontainer di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, dalam rangka pengembangan perkara dugaan korupsi importasi yang tengah diusut lembaga antirasuah tersebut.
Penyitaan dilakukan usai tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di wilayah Semarang pada 11-12 Mei 2026. Dalam penggeledahan itu, penyidik juga menyasar rumah pengusaha Heri Sutiyono alias Heri Black.
“Tanpa memeriksa Djaka Budi Utama, KPK hanya melakukan penyelidikan yang menjadi tontonan publik saja. KPK hanya berani kepada pejabat kelas teri seperti kepala daerah,” kata Uchok Sky dalam keterangannya, Minggu 17 Mei 2026.
Uchok juga menyinggung posisi Djaka Budi Utama yang disebut sebagai sosok dekat Presiden Prabowo Subianto.
“Bisa juga KPK tidak berani memeriksa Djaka Budi Utama karena Djaka adalah bekas anak buah dan orang kepercayaan Presiden Prabowo sehingga KPK ketakutan dengan Presiden,” ujarnya.
Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan kontainer yang disita diduga milik importir yang terafiliasi dengan korporasi PT Blueray Cargo.
“Diduga milik importir yang terafiliasi dengan PT BR,” ujar Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Menurut Budi, kontainer tersebut menjadi perhatian penyidik karena tertahan selama sekitar 30 hari di pelabuhan tanpa adanya pengajuan dokumen clearance untuk keluar dari kawasan kepabeanan.
KPK kini mendalami proses administrasi dan mekanisme perizinan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
“Tentu ini akan dicek bagaimana proses clearance-nya, proses izinnya kepada Ditjen Bea dan Cukai itu seperti apa,” kata Budi.
Dari hasil pemeriksaan awal, penyidik menemukan spare part kendaraan di dalam kontainer yang masuk kategori barang larangan dan pembatasan (lartas). Barang dengan kategori tersebut memerlukan dokumen dan izin tertentu sebelum dapat dikeluarkan dari kawasan pelabuhan.
“Di dalamnya berisi spare part kendaraan yang masuk kategori lartas atau dilarang ataupun dibatasi,” ujarnya.
KPK juga masih mendalami identitas korporasi pemilik barang serta keterkaitannya dengan struktur afiliasi PT Blueray Cargo.
Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan KPK dalam perkara dugaan suap importasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
- Penulis: Helmi Romdhoni
Saat ini belum ada komentar