INAnews.co.id, Jakarta– Eks Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal, secara terbuka menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto secara signifikan mengurangi frekuensi kunjungan ke luar negeri. Seruan itu disampaikan Dino melalui akun X pribadinya, Sabtu (30/5/2026), dengan mengatasnamakan komunitas hubungan internasional dan sebagian besar rakyat Indonesia.
“Dalam perhitungan kami, dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri,” tulis Dino. Ia menyebut 1 dari 6 hari masa kepresidenan Prabowo dihabiskan di luar negeri, sebuah angka yang disebutnya “tidak lazim dan di luar batas kewajaran.”
Dino mengawali pesannya dengan menyebut dirinya memiliki tanggung jawab moral untuk bersuara, mengingat Presiden Prabowo pernah menganugerahkan Bintang Mahaputra kepadanya, sebuah tanda kepercayaan atas kredibilitasnya di bidang politik luar negeri.
Lima Saran Konkret
Pertama, Dino mengusulkan agar Prabowo lebih mengandalkan video call atau telepon untuk berkomunikasi dengan pemimpin dunia, alih-alih melakukan kunjungan fisik. Ia mencontohkan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum yang telah 17 kali menelepon Presiden AS Donald Trump tanpa sekalipun menggelar pertemuan bilateral tatap muka, meski Amerika adalah mitra dagang terbesar Meksiko. Sheinbaum bahkan disebut pernah terbang naik pesawat komersial saat kunjungan kerja ke Spanyol sebagai bentuk keteladanan efisiensi.
Kedua, Dino menyarankan penerapan formula 1 plus 8, yakni setiap kehadiran di forum internasional seperti Davos, Sidang Umum PBB, ASEAN, atau G20, Presiden sekaligus menjadwalkan pertemuan bilateral dengan setidaknya delapan kepala negara yang turut hadir. Ia mengungkap bahwa Presiden Finlandia Alexander Stubb pernah meminta waktu bertemu Prabowo di sela Sidang PBB di New York, namun permintaan itu tidak pernah direspons. Hal serupa juga terjadi dalam KTT ASEAN di Cebu, Filipina.
Ketiga, Dino meminta agar kunjungan luar negeri direncanakan secara profesional dan transparan, minimal diumumkan satu bulan sebelumnya atau paling lambat seminggu sebelum keberangkatan. Ia mengkritik kunjungan Prabowo ke Pakistan dan Rusia yang dilakukan tanpa informasi apapun kepada publik, termasuk saat bencana banjir Sumatera berlangsung.
Keempat, Dino menganjurkan Prabowo lebih banyak menerima tamu negara di dalam negeri, seperti yang lazim dilakukan Presiden Tiongkok Xi Jinping yang lebih sering menerima tamu di Beijing ketimbang bepergian ke luar negeri.
Kelima, Dino mengusulkan agar misi diplomatik yang bersifat taktis didelegasikan kepada Menteri Luar Negeri Sugiono. Ia mengingatkan bahwa para Menlu terdahulu seperti Hasan Wirayuda, Hassan Wirayuda, Marty Natalegawa, dan Retno Marsudi tidak pernah menempatkan diri sebagai bagian dari rombongan Presiden, melainkan fokus menangani politik luar negeri secara mandiri.
Soal Biaya
Dino turut menyoroti besarnya biaya yang dikeluarkan negara untuk setiap kunjungan kenegaraan, mencakup biaya tim pendahulu, pesawat, hotel, logistik, konsumsi, protokol, pengamanan, hingga uang harian seluruh delegasi. “Satu perjalanan ke luar negeri bisa keluar puluhan, bahkan ratusan miliar,” tulisnya.
Ia menegaskan bahwa pesan yang disampaikannya murni mencerminkan perasaan rakyat. “Dalam suasana yang serba prihatin dan was-was akibat gejolak dunia, rakyat Indonesia tidak lagi terpukau dengan kemegahan protokol dalam dunia diplomasi,” pungkas Dino.
