INAnews.co.id, Bandung– Selama lebih dari satu dekade, kebijakan konversi minyak tanah ke LPG era Presiden SBY dianggap sukses besar. Tetapi hari ini, keberhasilan itu berubah menjadi bumerang. Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Unggul Prianto menyebut Indonesia kini terjebak dalam ketergantungan terhadap LPG, sebuah bahan bakar yang sejak awal ia nilai tidak tepat untuk dijadikan fondasi energi rumah tangga nasional.
“Saya termasuk yang sejak awal kurang srek menggunakan LPG untuk konversi kerosin. LPG bukan produk utama tambang. Di kilang paling menghasilkan lima persen, dari sumur gas satu sampai dua persen. Kita ini keenakan,” ujar Unggul dalam Sarasehan Energi 2026 di Institut Teknologi Bandung (ITB), Selasa (13/5/2026).
Fakta yang ia ungkap cukup mengejutkan: impor LPG Indonesia pada 2026 mencapai 83 persen dari total kebutuhan nasional. Produksi dalam negeri hanya 1,9 juta ton per tahun, jauh dari cukup. Sementara subsidinya, seperti yang dipaparkan rekan sesama anggota DEN, mencapai 70 persen per tabung melon. “LPG ini sudah kebablasan. Mestinya kita ganti dengan jaringan gas, CNG, dan kompor listrik,” tegasnya.
Unggul memaparkan data dari pengujian efisiensi berbagai jenis kompor: kompor induksi listrik mencatatkan efisiensi tertinggi sekitar 80–90 persen, jauh di atas CNG yang hanya sekitar 40 persen. Dengan efisiensi setinggi itu, biaya memasak menggunakan kompor listrik untuk golongan di atas 900 VA sekalipun masih lebih murah dibanding LPG non-subsidi. “Mindset bahwa listrik hanya untuk penerangan harus diubah,” katanya.
Di sisi BBM, Unggul mencatat konsumsi nasional mencapai 84,58 juta kiloliter, dengan impor gasoline mencapai 22 juta KL per tahun, salah satunya karena program bioetanol tidak berjalan seperti biodiesel. Ia mendorong percepatan B50, E10 hingga E20, serta pembangunan kilang pengolah CPO yang mampu memproduksi green diesel dan green gasoline, bahan bakar yang komposisinya setara fosil tetapi berbasis nabati, sehingga bisa digunakan tanpa batasan blending.
Soal listrik sebagai tulang punggung energi 2060, Unggul menegaskan bahwa kebutuhan pembangkit akan mencapai 400 GW, hampir empat kali kapasitas saat ini. Sementara total potensi hidro, panas bumi, dan EBT lainnya tidak akan mencukupi. “Karena itu nuklir masuk. Bukan hanya soal emisi, tapi untuk keberlanjutan. Tanpa PLTN, kita tidak akan bisa mencapai target 2060. Itu saja,” pungkasnya.
