INAnews.co.id, Jakarta– Indonesia dinilai belum pernah membangun diskusi energi yang menyeluruh dan transparan. Setiap sektor cenderung membela kepentingannya sendiri, tanpa pernah meletakkan semua opsi di atas meja untuk dibandingkan secara objektif.
Kritik itu disampaikan Managing Director Energy Shift Institute, Putra Adhiguna, dalam diskusi publik bertema “Navigasi Ketahanan Energi Nasional di Tengah Dinamika Geopolitik”, Senin (25/5/2026), di Hotel 88 Fatmawati, Jakarta Selatan.
“Kalau orang sawit bicara, ya biofuel. Orang batu bara bicara listrik. Kita tidak pernah meletakkan semua opsi, membandingkan biaya, kesempatan, dan probabilitas keberhasilan. Tidak pernah,” kata Putra.
Ia mencontohkan subsidi biodiesel yang mencapai Rp40—50 triliun per tahun. Menurut dia, anggaran sebesar itu seharusnya bisa diperbandingkan dengan opsi lain yang lebih transformatif, misalnya membangun dua koridor LRT senilai Rp20 triliun per koridor setiap tahun di berbagai kota besar.
Putra juga menekankan pentingnya Indonesia menyikapi transisi energi global secara serius, mengingat dua tujuan ekspor terbesar Indonesia, China dan India, tengah bergerak masif ke energi bersih. Tahun lalu, 90 persen pertumbuhan listrik China bersumber dari energi bersih.
“Kalau tujuan ekspor terbesar kita bergeser tapi kita pura-pura tidak melihat, bukankah ini bahaya bagi lapangan kerja dan ekonomi kita?” ujarnya.
Ia juga menyoroti kesenjangan kapasitas energi surya Indonesia dibanding India yang mencapai 100 hingga 200 kali lipat, jauh melampaui perbedaan jumlah penduduk kedua negara yang hanya sekitar lima kali lipat.
