INAnews.co.id, Jakarta– Pakar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana, menilai nota kesepahaman (MOU) damai antara Amerika Serikat dan Iran justru menguntungkan Teheran secara politik maupun ekonomi, meski Presiden AS Donald Trump mengklaim kemenangan. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara di kanal YouTube Forum Keadilan TV yang diunggah Ahad (21/6/2026).
Menurut Hikmahanto, MOU yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Trump dan Presiden Iran pekan lalu berisi 14 poin, di antaranya penghentian seluruh serangan kedua negara, termasuk serangan Israel di berbagai front seperti Lebanon. Poin ini, kata dia, justru memicu kemarahan Israel karena merasa tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perjanjian, padahal kepentingan keamanannya turut dipertaruhkan.
“Di sini terlihat bahwa Trump dengan Netanyahu sudah tidak sejalan lagi,” ujar Hikmahanto, menambahkan bahwa Israel kini berada dalam posisi sulit — maju mendapat risiko serangan balik, mundur berarti melepas sebagian ambisi wilayahnya.
Iran Diuntungkan Tiga Hal
Hikmahanto menyebut Iran akan memperoleh tiga keuntungan utama dari kesepakatan ini: tidak lagi menjadi target serangan AS maupun Israel, terbukanya kembali hubungan dagang dan ekonomi setelah sanksi internasional dicabut, serta pencairan dana Iran yang selama ini dibekukan, diperkirakan mencapai 24 miliar dolar AS.
Ia juga menyoroti rencana dana rekonstruksi senilai 300 miliar dolar AS untuk Iran yang disebut akan didanai negara-negara Teluk dan lembaga seperti World Bank, bukan dari anggaran AS. “Yang penting bagi Trump itu siapa kontraktornya,” kata Hikmahanto, mengingat latar belakang Trump sebagai pengusaha properti.
Ia memperkirakan pembukaan Selat Hormuz dan pencabutan sanksi akan membuka peluang besar bagi hubungan dagang Indonesia-Iran, khususnya di sektor energi, yang selama ini terhambat lapisan perantara akibat embargo.
Desak Indonesia Tinggalkan BoP
Hikmahanto kembali mendesak pemerintah Indonesia keluar dari Board of Peace (BoP) bentukan Trump, dengan alasan forum tersebut sudah kehilangan relevansi karena Israel tak lagi berminat dan AS sendiri tampak mengesampingkannya. Ia mengingatkan bahwa berdasarkan Pasal 11 BoP, Indonesia masih terikat kecuali DPR secara resmi menyatakan menolak keanggotaan tersebut.
Ia juga meminta pemerintah membatalkan rencana pengiriman pasukan ke International Stabilization Force (ISF) sebanyak 8.000 personel yang sempat dijanjikan Presiden Prabowo Subianto, karena pasukan itu tidak dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB dan berisiko berhadapan langsung dengan kelompok bersenjata seperti Hamas.
Tiga Pelajaran bagi Indonesia
Di penutup wawancara, Hikmahanto menggarisbawahi tiga pelajaran dari konflik Iran-AS bagi Indonesia: pertama, pentingnya kekompakan nasional menghadapi ancaman dari luar dan menjaga kedaulatan sebagai harga mati; kedua, membangun rasa percaya diri sebagai bangsa, mencontoh keberanian Iran menghadapi negara adidaya; dan ketiga, konsistensi menjalankan politik luar negeri bebas aktif tanpa terseret ke salah satu blok kekuatan global.
“Kita boleh ramai di dalam negeri, tapi kalau ada serangan dari luar, kita harus kompak dan jangan pernah merelakan kedaulatan kita dikorbankan,” kata Hikmahanto.
Ia juga mengusulkan Indonesia mengambil inisiatif menggalang koalisi internasional untuk mengawal implementasi MOU AS-Iran selama 60 hari ke depan hingga tercapai perjanjian damai final, sembari memastikan Israel tidak melakukan sabotase terhadap proses tersebut.
