INAnews.co.id, Jakarta – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melayangkan surat terbuka kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Nanik S Deyang.
YLKI mendesak agar momentum 100 hari pertama kepemimpinan Nanik digunakan untuk melakukan perombakan total pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul sederet persoalan krusial yang mengancam keselamatan penerima manfaat.
Ketua YLKI, Niti Emiliana, menegaskan bahwa keselamatan anak-anak sebagai kelompok rentan tidak bisa dikompromikan.
Pihaknya menuntut target konkret berupa nihil kasus keracunan dalam 100 hari ke depan.
“Angka keracunan massal yang mencapai ribuan adalah alarm bahaya bagi tata kelola MBG. Kami menuntut kepala BGN yang baru menetapkan standar keamanan pangan yang lebih ketat, audit berkala, dan sistem mitigasi risiko yang efektif,” ujar Niti dalam keterangan resminya, Selasa (9/6/2026).
YLKI merumuskan tujuh tuntutan strategis sebagai peta jalan perbaikan bagi BGN :
1. Reformasi Tata Kelola
Meminta evaluasi menyeluruh atas pengelolaan anggaran Rp268 triliun agar tidak sekadar menghabiskan dana, namun memberikan manfaat nyata bagi gizi anak.
2. Jaminan Nihil Keracunan
Memprioritaskan keamanan pangan melalui pengawasan ketat dan audit rutin di setiap dapur MBG.
3. Transparansi & Akuntabilitas
Membuka data pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara luas untuk menghindari konflik kepentingan dan praktik perburuan rente ekonomi.
4. Fokus pada Outcome
Beralih dari pengejaran kuantitas jumlah dapur menuju perbaikan kualitas gizi dan penurunan angka stunting secara terukur.
5. Pemulihan Psikologis
Menyediakan layanan trauma healing bagi anak korban keracunan untuk memulihkan rasa percaya dan keamanan mereka.
6. Ruang Dialog
Membuka kanal komunikasi dengan akademisi dan organisasi masyarakat sipil sebagai mitra evaluasi program.
7. Sistem Aduan Publik
Membangun platform pengaduan nasional yang transparan di mana masyarakat dapat memantau langsung tindak lanjut atas setiap laporan masalah.
Niti menekankan bahwa penunjukan pengelola SPPG ke depan harus didasarkan pada kebutuhan objektif, peta kerawanan gizi, dan kapasitas teknis bukan atas dasar kedekatan politik.
“Program ini menggunakan dana publik yang sangat besar. Publik berhak tahu siapa pengelolanya dan bagaimana kualitasnya. 100 hari pertama ini akan menjadi pembuktian apakah BGN mampu bertransformasi menjadi lembaga yang kredibel atau justru terus mengulangi kesalahan yang sama,” pungkas Niti.
