INAnews.co.id, Jakarta Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) disebut telah menelan lima korban jiwa, jauh lebih besar dampaknya dibanding program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini lebih banyak disorot publik. Hal ini disampaikan peneliti kebijakan publik Wahyudi Askar dalam wawancara dengan Bambang Widjajanto yang diunggah di kanal YouTube Bambang, Senin (6/7/2026).
“Untuk KDMP ini lima orang meninggal. Yang hilang uang negara, tapi nyawa yang hilang itu enggak akan kembali. You are killing the people, just stop this, it’s not fair,” kata Wahyudi.
Wahyudi menjelaskan, timnya sempat mewawancarai ratusan kepala desa dari Aceh hingga Papua sebelum program koperasi ini berjalan. Dari riset tersebut, mayoritas kepala desa menyatakan keberatan bila dana desa dipakai untuk membiayai koperasi, karena serapan dana desa saat ini saja baru sekitar 76 persen serta adanya kekhawatiran potensi korupsi.
Menurut Wahyudi, kebutuhan riil di desa sebenarnya adalah penguatan kompetensi, akses pasar, dan dukungan insentif permodalan bagi koperasi yang sudah ada, bukan pembentukan koperasi baru secara massal. Ia mengklaim timnya bahkan telah membuat simulasi yang menunjukkan potensi pengurangan 2,8 juta pengangguran dalam dua tahun jika pendekatan itu yang diambil.
Ia juga mengungkap adanya tekanan administratif dalam pembentukan koperasi ini. Menurut Wahyudi, surat Kementerian Keuangan tahun lalu menyebutkan bahwa dana desa tidak akan cair apabila desa tidak membentuk KDMP, sehingga puluhan ribu koperasi terbentuk dalam waktu singkat.
“Kalau enggak bikin KDMP, dana desa enggak turun. Dalam satu bulan jadi 80.000 KDMP,” ujar Wahyudi, menirukan isi surat tersebut.
Wahyudi menyoroti dampak lanjutan program ini terhadap ekonomi desa, termasuk berkurangnya permintaan tenaga kerja padat karya seperti perbaikan jalan desa, karena sebagian dana desa telah dipotong langsung oleh Kementerian Keuangan untuk membiayai koperasi tanpa sepengetahuan penuh masyarakat desa.
Ia memperingatkan potensi risiko kelaparan akibat fenomena La Nina yang diperkirakan mulai Agustus 2026, ditambah pelemahan ekonomi desa akibat pemotongan dana desa untuk program koperasi tersebut. “Kita bahaya La Nina mulai Agustus, dan kelaparan itu bagi banyak orang sangat berbahaya,” katanya.
