INAnews.co.id, Jakarta– Peneliti kebijakan publik Wahyudi Askar mengajak kalangan akademisi, guru besar, dan rektor di Indonesia untuk lebih berani menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai bermasalah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Ajakan itu disampaikan dalam wawancara dengan Bambang Widjajanto yang tayang di kanal YouTube Bambang Widjajanto, Senin (6/7/2026).
Wahyudi menyebut fenomena keheningan publik saat ini sebagai bagian dari teori spiral of silence, di mana masyarakat memilih diam bukan karena setuju, melainkan karena takut atau merasa suaranya tidak akan didengar. “Orang-orang yang diam ini bukan berarti setuju dengan MBG. Tapi di mata pemerintah, semua orang dianggap setuju karena masyarakat diam,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa keheningan itu berisiko berubah menjadi bentuk protes yang tidak konstruktif apabila kondisi ekonomi memburuk dan persoalan korupsi dianggap sudah tidak dapat dimaklumi lagi.
Ia mencontohkan pertemuan antara Presiden dan sekitar 2.600 rektor serta dosen yang menurutnya lebih banyak diisi pidato satu arah dibanding dialog konstruktif. Wahyudi menilai kritik dari kalangan kampus terhadap kebijakan pemerintah belum banyak berdampak, meski menurutnya suara tersebut penting untuk mengembalikan nalar publik.
Wahyudi juga menyinggung fenomena kaum muda terdidik yang memilih pindah kewarganegaraan, dengan menyebut angka sekitar 8.000 orang, mayoritas anak muda, sebagai indikasi hilangnya kepercayaan terhadap sistem di dalam negeri.
Ia mendorong agar perubahan kebijakan tidak ditunda hingga bertahun-tahun mendatang, melainkan dilakukan segera lewat langkah seperti moratorium sementara terhadap program yang bermasalah sambil membenahi tata kelola pengadaannya. “Perubahan itu bukan 10 tahun lagi di 2045. Perubahan itu hari ini, besok pagi,” tegasnya.
Wahyudi menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kritik yang ia dan timnya sampaikan bukan ditujukan kepada individu maupun institusi tertentu, melainkan kepada sistem kebijakan yang dinilai perlu diperbaiki. “Kita enggak nyerang orang, kita enggak nyerang pemerintah. Kita nyerang sistem yang buruk,” ujarnya.
