Digitalisasi UMKM Tumbuh Pesat, tapi INDEF Nilai Belum Inklusif
- account_circle Robi
- calendar_month Jumat, 7 Agt 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Foto: materi Izzudin Al Farras/tangkapan layar
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
INAnews.co.id, Jakarta– Head of Center of Digital Economy and SMEs INDEF, Izzudin Al Farras Adha, menyoroti bahwa pertumbuhan transaksi digital di sektor ritel daring dan marketplace yang mencapai 35 persen pada triwulan II 2026, jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional 5,29 persen, belum tentu mencerminkan kesejahteraan pelaku UMKM secara merata.
“Belum ada bukti bahwa digitalisasi itu bisa meningkatkan produktivitas UMKM secara agregat,” kata Farras dalam diskusi publik INDEF, Kamis (6/8/2026), sembari menambahkan bahwa peningkatan transaksi digital belum otomatis menciptakan lebih banyak lapangan kerja di sektor perdagangan.
Ia menduga tingginya pertumbuhan transaksi daring justru mendorong masyarakat berusaha mandiri, bukan membuka lapangan kerja baru bagi orang lain. “Ini sinyal bahwa digitalisasi belum tentu bersifat inklusif,” ujarnya, menambahkan bahwa manfaat digitalisasi lebih banyak dinikmati pelaku usaha besar di marketplace ketimbang usaha ultra mikro dan mikro.
Farras juga menyoroti pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menjanjikan pertumbuhan ekonomi mendekati 6 persen pada paruh kedua 2026. Ia menilai target itu sulit tercapai mengingat momentum libur dan hari besar keagamaan nasional yang mendorong konsumsi pada semester I tidak akan terulang di semester II.
“Sudah sepatutnya Menteri Keuangan lebih banyak bekerja dibandingkan berbicara, serta membenahi komunikasi kebijakan agar antara ucapan dan perbuatan bisa selaras,” kata Farras.
Ia turut menyoroti perlambatan realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut menjadi salah satu penopang pertumbuhan sektor akomodasi dan makanan-minuman pada semester I 2026. Menurut catatannya, realisasi anggaran MBG hingga akhir triwulan II baru mencapai 37,72 persen dari total pagu Rp268 triliun, dengan laju pertumbuhan realisasi bulanan yang terus melambat.
“Dengan tren laju realisasi anggaran yang terus menurun, dorongan program MBG terhadap sektor akomodasi dan makanan minuman akan semakin menurun,” katanya, seraya memperkirakan kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian akan menurun pada triwulan III dan IV 2026.
Farras juga mengingatkan potensi dampak lingkungan dan sosial dari ekspansi pusat data (data center) yang turut mendorong sektor informasi dan komunikasi. Menurutnya, sektor ini bersifat padat modal, bukan padat karya, sehingga penyerapan tenaga kerjanya rendah dan berisiko meningkatkan konsentrasi pasar pada perusahaan teknologi besar, termasuk potensi kebutuhan tenaga kerja asing berketerampilan tinggi.
“Pemerintah harus antisipasi mengenai dampak terhadap kebutuhan listriknya, terhadap lingkungannya, dan juga terhadap kemungkinan kebutuhan tenaga kerja asing yang lebih banyak,” ujar Farras.
- Penulis: Robi
Saat ini belum ada komentar