Peneliti Lihat Ada Upaya Pecah Belah Mahasiswa UI

INAnews.co.id, Jakarta– Peneliti senior sekaligus mantan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof. Ikrar Nusa Bhakti, menuding ada upaya memecah belah mahasiswa Universitas Indonesia (UI) di tengah gerakan mereka yang menyuarakan aspirasi pro rakyat, pro petani, dan pro buruh. Kritik itu ia sampaikan lewat kanal YouTube pribadinya yang diunggah Kamis (27/8/2026).

Menurut Ikrar, sorotan itu muncul setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membawa sejumlah mahasiswa Fakultas Psikologi UI ke Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk melakukan pemulihan trauma (trauma healing) bagi anak-anak korban bencana di wilayah tersebut.

“Ternyata ada upaya juga dari kalangan pemerintah untuk memecah belah mahasiswa UI. Dan ini jelas-jelas dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka,” kata Ikrar.

Disebut Sebagai Taktik “Devide and Rule”

Ikrar menilai langkah tersebut merupakan bagian dari taktik pecah belah, tidak hanya terhadap kalangan mahasiswa, tetapi juga terhadap kekuasaan negara itu sendiri.

“Bagaimana namanya Gibran itu melakukan devide and rule. Dia bukan hanya devide and rule terhadap pelajar, tapi juga terhadap kekuasaan negara itu sendiri,” ujarnya.

Ia mengaku tidak mengetahui apakah kunjungan Gibran ke wilayah bencana di NTT tersebut telah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto, atau murni inisiatif pribadi Wakil Presiden.

“Saya juga tidak tahu apakah Gibran itu sudah mendapatkan suatu persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian mendatangi daerah-daerah bencana tersebut, ataukah ini adalah suatu inisiatif dia sendiri,” katanya.

Ikrar menduga ada dua motif di balik langkah itu. Pertama, Gibran ingin menunjukkan dirinya lebih peduli dibanding Presiden Prabowo dalam penanganan bencana. Kedua, sebagai sosok yang lebih muda, ia ingin memperlihatkan kepedulian lebih besar terhadap penderitaan rakyat kecil — sekaligus, menurut Ikrar, memecah soliditas mahasiswa berjaket kuning UI antara yang berdemonstrasi di Jakarta dan yang dibawa ke NTT.

Namun Ikrar menegaskan tidak yakin skenario itu akan berjalan mulus. “Karena saya yakin ya, yang namanya mahasiswa UI itu tidak akan melakukan suatu tindakan yang bodoh. Yang demo tetap demo. Yang akan melakukan trauma healing, silakan melakukan trauma healing,” ujarnya.

Kritik atas Kunjungan Tanpa Substansi

Ikrar juga meragukan manfaat konkret dari kunjungan-kunjungan semacam itu bagi masyarakat terdampak. Ia menilai pertanyaan yang biasa diajukan Gibran dalam kunjungan ke daerah bencana cenderung seragam dan tidak menyentuh solusi esensial.

“Kelakuan Gibran itu di dalam kunjungan ke daerah-daerah terdampak, itu selalu pertanyaannya yang itu-itu saja… tidak ada sesuatu yang amat esensial yang bisa diajukan oleh Gibran untuk membantu masyarakat banyak,” katanya.

Ia turut menyoroti kebiasaan Gibran memainkan karet gelang saat berkunjung ke lokasi bencana, yang menurutnya mencerminkan kegelisahan pribadi.

“Dia bermain untuk kemudian menghilangkan kecemasan yang sebetulnya ada pada dirinya, yang tidak bisa menenangkan hatinya sendiri,” ujar Ikrar. “Karena memang seseorang yang sebetulnya tidak pantas untuk menjadi wakil presiden itu kemudian ditugasi untuk melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak mampu dia lakukan.”

Bandingkan dengan Kunjungan Prabowo ke Paris

Ikrar juga mempertanyakan komitmen pemerintahan Prabowo–Gibran terhadap korban bencana, dengan membandingkannya pada kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Paris, Prancis, yang menggunakan dana APBN — termasuk untuk kehadiran pesawat tempur Prancis pada perayaan HUT ke-80 RI, 17 Agustus lalu.

Dalam perayaan malam itu, kata Ikrar, pembawa acara justru mengimbau masyarakat berdonasi untuk penanganan bencana di Sumatera dan NTT, yang kemudian disorot jumlahnya secara langsung oleh televisi.

“Kalau untuk membantu rakyat di wilayah terdampak bencana, mengapa kita meminta uang bantuan dari masyarakat atau dari orang-orang kaya Indonesia? Sementara kalau untuk jalan-jalan ke luar negeri, ini digunakan dana APBN,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan mengapa Presiden Prabowo belum kunjung berkunjung langsung ke lokasi bencana di NTT, meski mengakui kehadiran presiden atau wakil presiden di lapangan justru kerap menyibukkan aparat untuk urusan protokol pengamanan, alih-alih fokus pada penanganan bencana itu sendiri.

Bandingkan dengan Langkah PDIP dan PKS

Sebagai pembanding, Ikrar menyinggung sikap PDI Perjuangan yang menurutnya lebih substantif. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, kata dia, tidak turun langsung ke lokasi bencana, tetapi mengutus kader seperti Ganjar Pranowo dan Tri Rismaharini untuk membantu di lapangan sembari menyampaikan ucapan duka cita.

“Contohlah apa yang dilakukan oleh PDIP dan juga PKS,” katanya, seraya mencatat bahwa PKS turut menunjukkan perhatian terhadap korban bencana di NTT meski berada di kubu terkecil koalisi pemerintahan Prabowo.

Manggarai, Wilayah dengan Keragaman Etnik dan Agama

Ikrar turut menggarisbawahi karakter khas wilayah Manggarai, NTT, sebagai daerah percampuran etnik, budaya, dan agama — mencakup umat Katolik dan Kristen Protestan — tanpa terkait eksklusivisme agama tertentu.

Ia menutup pernyataannya dengan ajakan kepada masyarakat Indonesia untuk memberikan bantuan kepada korban bencana di Sumatera maupun NTT, tidak harus melalui kelompok tertentu, melainkan bisa melalui institusi mana pun yang memiliki ikatan dengan mereka masing-masing — termasuk mencontohkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), tempat ia pernah bertugas.

“Mari kita membantu saudara-saudara kita, di mana pun bencana itu berada,” pungkasnya.