Said Didu: “Jangan Turunkan Layar di Tengah Badai, Pak Prabowo!”

INAnews.co.id, Jakarta- Analis kebijakan publik Muhammad Said Didu tampil blak-blakan dalam wawancara bersama pengusaha sekaligus mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan yang tayang di kanal YouTube pribadi Gita, Rabu (5/8/2026). Dalam perbincangan yang berlangsung hangat itu, Said Didu mengurai perjalanan kariernya dari era Soeharto hingga pemerintahan Prabowo Subianto, sekaligus melontarkan kritik tajam terhadap apa yang ia sebut sebagai dominasi “pedagang ketidakpastian” dalam tata kelola negara.

Dari Bogor ke Lingkaran Habibie

Didu mengisahkan awal kariernya sebagai anak muda yang nekat melamar kerja di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pimpinan BJ Habibie, meski lulusan pertanian sempat ditolak. Ia mengaku bahkan menulis surat protes langsung kepada Habibie.

“Saya tidak setuju kalau Bapak hanya mengembangkan pesawat dan kapal. Negara Indonesia adalah negara pertanian, butuh bioteknologi,” katanya menirukan isi suratnya kala itu. Seminggu kemudian, ia dipanggil dan diterima bekerja.

Pada usia 24 tahun, Said Didu mengaku sudah dipercaya memimpin proyek senilai 30 juta dolar AS. Ia juga mengklaim pernah berdebat langsung dengan Presiden Soeharto soal rencana pembangunan pabrik pupuk biologis yang akhirnya dibatalkan setelah dianggap belum layak secara teknologi.

“Kita bertarung itu bukan cuma di luar, di dalam juga bisa bertarung,” ujarnya, menggambarkan keberaniannya menyampaikan pendapat berbeda kepada pejabat tinggi negara saat itu.

Kritik terhadap Reformasi dan Pascareformasi

Said Didu menilai proses reformasi 1998 justru berujung pada penyerahan kekuasaan kepada kelompok oligarki, bukan perbaikan tata kelola seperti yang dicita-citakan.

“Hasil karya paling nyata angkatan 98 adalah menyerahkan kekuasaan ke oligarki,” tegasnya. Ia menyebut fenomena itu berlanjut hingga kini, dengan kalangan teknokrat yang semakin tersingkir dari pengambilan kebijakan.

“Pedagang Ketidakpastian” Kuasai Indonesia

Salah satu istilah kunci yang berulang kali dilontarkan Said Didu adalah “pedagang ketidakpastian”, pihak-pihak yang menurutnya diuntungkan oleh ketidakjelasan regulasi dan penegakan hukum di Indonesia.

“Yang menonjol di Indonesia adalah pedagang ketidakpastian. Itu yang berkuasa sekarang,” ujarnya. Ia mencontohkan pengalamannya sebagai perunding dengan Freeport, ketika pihak perusahaan mengaku enggan lagi berurusan dengan negosiator Indonesia karena kerap “diperas”.

Didu juga menyinggung soal Domestic Market Obligation (DMO) yang menurutnya rawan menjadi ladang korupsi akibat disparitas harga yang besar dan kewenangan yang terlalu terpusat pada pejabat tertentu.

Peringatan soal Energi dan Modernisasi

Menyoroti keterbatasan elektrifikasi nasional, Said Didu memberi gambaran suram jika laju pembangunan pembangkit listrik tidak dipercepat.

Dengan kapasitas terbangun saat ini sekitar 100.000 megawatt dan kemampuan membangun hanya 5.000 MW per tahun, ia menghitung Indonesia membutuhkan waktu sangat lama untuk mencapai target elektrifikasi setara negara maju.

“Ini gimana masa depan anak-anak muda? Mereka harus menunggu ratusan tahun untuk mencapai modernitas,” ujarnya, sembari mendesak agar proyek strategis kelistrikan tidak lagi terganjal kepentingan bisnis segelintir pihak.

Guru Digaji Rp2,8 Juta, Said Didu: “Nation Building Tidak Akan Terjadi”

Isu pendidikan menjadi salah satu perhatian utama Said Didu. Ia menyoroti rendahnya kesejahteraan guru di Indonesia, yang menurutnya menjadi akar dari lambatnya kemajuan bangsa.

“Kalau gaji guru hanya Rp2,8 juta, nation building tidak akan terjadi,” katanya tegas.

Ia bahkan mengusulkan gagasan menaikkan gaji sebagian guru secara signifikan sebagai eksperimen kebijakan, dengan alasan hal itu akan mampu menarik talenta terbaik lulusan perguruan tinggi untuk kembali mengabdi ke daerah asal mereka, alih-alih bekerja di perusahaan teknologi multinasional.

Didu juga mendesak agar kewenangan pengelolaan guru dikembalikan ke pemerintah pusat, bukan lagi berada di tangan pemerintah daerah, agar rekrutmen dan penempatan lebih berbasis meritokrasi.

Optimisme di Tengah Badai

Meski kritis, Said Didu menyampaikan optimismenya terhadap peluang investasi asing yang menurutnya sedang terbuka lebar bagi Indonesia dan kawasan Asia Tenggara, seiring perlambatan ekonomi di sejumlah kawasan maju dunia.

Namun ia mengingatkan bahwa kepercayaan investor hanya akan tumbuh jika ada penegakan hukum yang konsisten dan pengambilan keputusan berbasis kompetensi, bukan patronase politik.

Ia lantas mengibaratkan situasi bangsa saat ini dengan pelaut Bugis-Makassar yang menaklukkan lautan dunia dengan kapal Phinisi.

“Kenapa kapten kapal Phinisi itu bisa mencapai seluruh dunia? Karena dia tidak pernah menurunkan layar pada saat menghadapi badai,” ujarnya.

Ia pun menutup dengan sebuah pernyataan yang menjadi salah satu sorotan utama dalam wawancara tersebut, ditujukan sebagai peringatan sekaligus dorongan moral kepada pemerintahan saat ini.

“Kedamaian adalah pemakluman terhadap penyimpangan. Jangan korbankan nasib bangsa demi kedamaian, tapi memaklumi penyimpangan,” tegasnya.

Pesan untuk Generasi Muda

Di akhir wawancara, Said Didu berpesan kepada generasi muda untuk aktif memberikan “sanksi moral” kepada pejabat yang dianggap tidak bersih, termasuk melalui pengawasan media sosial.

“Sanksi moral untuk membuka peluang kepada orang-orang yang kita anggap memang perusak bangsa,” katanya, seraya berharap Presiden Prabowo Subianto segera merampungkan agenda pemberantasan korupsi, penertiban oligarki, dan pemulihan aset negara sebelum masuk ke tahap pembenahan sistem politik pada 2027.